Vietnam Pangkas Rp72 Triliun, Hapus 8 Kementerian.

Jakarta (usmnews) – Vietnam melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran. Negara itu menargetkan penghematan dengan memotong belanja hingga 113 triliun dong (sekitar Rp 72 triliun) untuk lima tahun ke depan.

Vietnam mengurangi kementerian dan lembaga dari 30 menjadi 22 untuk efisiensi, berdampak pada pegawai negeri, polisi, militer, dan media melalui restrukturisasi.

Pejabat menyebut reformasi ini “revolusi.” Pemerintah akan memangkas 100.000 pegawai, tetapi belum merinci target lebih besar.

Pemimpin Vietnam, To Lam, menegaskan negara tak boleh melindungi pejabat lemah. Ia menekankan pemerintahan yang kuat dan bersih demi kemajuan bangsa.

Lam menegaskan bahwa untuk memiliki tubuh yang sehat, seseorang terkadang harus meminum obat pahit dan menahan rasa sakit saat mengangkat tumor.

Hampir dua juta orang bekerja di sektor publik pada tahun 2022. Pemangkasan itu menyebabkan satu dari lima pekerjaan ini akan hilang.

Than, yang telah berkarier di media pemerintah selama 12 tahun, mengungkapkan perasaannya dengan berat hati. Ia mengaku bahwa membicarakan hal ini sangat menyakitkan saat berbicara kepada AFP.

Than yang berusia 42 tahun itu, kini beralih menjadi sopir taksi. Dia, yang merupakan ayah dari dua anak, diberi tahu dua minggu lalu.

“Saya dulu merasa bangga memberi tahu orang-orang tentang pekerjaan saya. Sekarang saya merasa seperti kehilangan kehormatan,” ujarnya.

Dengan PDB tumbuh 7,1% pada 2024, ekonomi Vietnam berkembang pesat, semakin mengandalkan ekspor sebagai pusat manufaktur global.

Vietnam menargetkan pertumbuhan 2% pada 2025, tetapi kebijakan tarif AS di bawah Trump menimbulkan kekhawatiran.

Birokrasi yang membengkak dan kampanye antikorupsi menghambat pertumbuhan. Meski begitu, Vietnam tetap menargetkan status negara berpendapatan menengah pada 2030 dan tinggi pada 2045.

Nguyen Hong Hai, Cendekiawan Vietnam Fulbright, menegaskan tekad Vietnam mencapai targetnya. Menurutnya, hal ini menunjukkan legitimasi dan kekuatan partai.

Lam mempercepat perampingan birokrasi dan kampanye antikorupsi, yang sejak 2021 menjerat puluhan tokoh, termasuk dua presiden.

Kritikus menuduh Lam menyingkirkan pesaingnya, sementara analis melihatnya sebagai upaya memperkuat legitimasi jelang Kongres 2026.

****