Tarif Kawasan: AS Segera Terapkan untuk 18 Mitra Dagang Utama

Jakarta (usmnews)- Pemerintah Amerika Serikat (AS) bersiap menerapkan kebijakan tarif kawasan menyusul tenggat waktu yang kian mepet. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menegaskan, AS kini fokus menyelesaikan negosiasi dengan 18 mitra dagang utama sebelum batas penundaan tarif berakhir.

Kebijakan tarif timbal-balik yang digagas Presiden Donald Trump mulai berlaku pada 2 April. AS mengenakan tarif impor dasar 10% untuk hampir semua negara dan tarif tambahan lebih tinggi untuk sekitar 60 negara yang surplus dagang dengan AS. Trump memberi kelonggaran 90 hari bagi negara-negara tertentu untuk bernegosiasi, tetapi waktu yang tersisa semakin sempit.

Bessent menyatakan, AS kemungkinan besar akan menerapkan tarif berbasis kawasan jika negosiasi bilateral tidak mencapai kesepakatan. “Kami bisa memberlakukan tarif untuk Amerika Tengah atau wilayah tertentu di Afrika, tapi prioritas sekarang adalah 18 mitra kunci,” ujarnya dalam wawancara dengan CNN.

Negara-negara seperti India, Jepang, dan Korea Selatan masuk dalam daftar 18 mitra dagang utama AS. Pemerintah AS terus mendesak negara-negara mitra dalam pembicaraan intensif sejak menunda tarif. Selain itu, ada 20 negara lain yang memiliki hubungan dagang kuat dengan AS, tetapi belum masuk prioritas utama.

Trump mengancam akan mengembalikan tarif ke tingkat awal 2 April jika negara-negara tersebut tidak menunjukkan itikad baik dalam bernegosiasi. “Jika tidak ada kesepakatan, tarif akan kembali berlaku penuh,” tegas Bessent dalam acara Meet the Press NBC.

Dalam beberapa pekan ke depan, AS akan mengirim surat resmi ke sejumlah negara dan menetapkan besaran biaya yang harus mereka bayar untuk tetap berbisnis di pasar AS. Trump mengklaim sekitar 150 negara berminat berunding, tetapi hanya sebagian yang akan menerima surat tersebut.

Kebijakan tarif kawasan ini memaksa negara mitra mempercepat negosiasi sekaligus menambah tekanan ekonomi. Dengan memprioritaskan 18 mitra dagang utama, AS berharap bisa segera menyelesaikan perundingan sebelum tenggat Juli. Jika gagal, tarif baru siap diberlakukan tanpa kompromi.

Pasar global kini menanti keputusan AS, sementara negara-negara target berusaha menghindari dampak ekonomi dari kenaikan tarif ini.