Kontradiksi Geopolitik: Komitmen Multilateralisme China di Tengah Gelombang Penarikan Diri Amerika Serikat

Semarang (usmnews) – Dikutip dari Merdeka.com Dinamika politik global saat ini tengah menyaksikan pergeseran besar dalam cara kekuatan-kekuatan utama dunia berinteraksi dengan institusi internasional. Di tengah langkah drastis Amerika Serikat yang memilih untuk menarik diri dari berbagai organisasi dunia, Pemerintah China justru mengambil posisi sebaliknya dengan menegaskan kembali dukungan penuh mereka terhadap peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan prinsip multilateralisme. Melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning, Beijing menyatakan bahwa sistem internasional yang berlandaskan pada PBB merupakan pilar utama dalam menjaga perdamaian serta mendorong pembangunan global yang merata.

Langkah kontras ini bermula dari keputusan Presiden AS, Donald Trump, yang menandatangani “Memorandum Kepresidenan” untuk menghentikan pendanaan dan partisipasi di 66 organisasi internasional. Alasan utama di balik kebijakan Washington adalah pandangan bahwa organisasi-organisasi tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional, kedaulatan, serta keamanan ekonomi Amerika. Bagi Gedung Putih, banyak lembaga internasional yang justru dianggap menghambat kemerdekaan AS dan menyia-nyiakan dana pembayar pajak demi agenda global yang tidak memberikan hasil nyata bagi warga mereka sendiri. Beberapa penarikan yang paling signifikan meliputi Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta badan bantuan untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

Merespons fenomena tersebut, Beijing menekankan bahwa institusi multilateral seharusnya tidak menjadi alat kepentingan egois satu negara saja. Menurut Mao Ning, keberadaan organisasi internasional adalah untuk menjunjung tinggi kepentingan kolektif seluruh anggota tanpa memandang besar atau kecilnya kekuatan negara tersebut. China berargumen bahwa sistem yang dipimpin PBB telah terbukti efektif selama lebih dari delapan dekade dalam mencegah berlakunya “hukum rimba” di mana pihak yang kuat selalu mendikte pihak yang lemah. Dengan tetap berada di dalam sistem ini, Beijing memposisikan diri sebagai pembela tata kelola global yang lebih adil dan setara.

Sementara AS memilih untuk mengalihkan sumber daya internasionalnya ke prioritas domestik seperti militer dan infrastruktur perbatasan, China justru mempererat kerja sama dengan komunitas internasional lainnya. Persaingan narasi ini menunjukkan adanya dua visi dunia yang berbeda: satu sisi mengedepankan isolasionisme strategis demi kedaulatan nasional, sementara sisi lain mempromosikan kerja sama kolektif sebagai solusi atas tantangan global. Implikasi dari perselisihan pandangan ini tentu akan sangat memengaruhi masa depan isu-isu krusial seperti perubahan iklim, kesehatan masyarakat, dan stabilitas keamanan dunia di masa mendatang.