Abdee Slank Mundur dari Komisaris Telkom demi Dukung Ganjar-Mahfud, Tinggalkan Gaji Besar

Jakarta (usmnews) – Abdi Negara Nurdin, atau yang lebih dikenal sebagai Abdee Slank, memutuskan mundur dari posisinya sebagai Komisaris Independen di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Keputusan ini diambil sebagai bentuk dukungan Abdee terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Langkah ini, sayangnya, juga berarti Abdee meninggalkan gaji yang signifikan yang diterimanya selama menjabat di perusahaan pelat merah tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan Telkom tahun 2020, remunerasi bagi dewan komisaris ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Remunerasi tersebut meliputi beberapa komponen, seperti gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem atau insentif kerja. Untuk tahun 2020, total remunerasi yang dibayarkan kepada seluruh dewan komisaris Telkom mencapai Rp 96,0 miliar.

Rinciannya menunjukkan bahwa komisaris utama menerima remunerasi tertinggi, mencapai Rp 9,86 miliar, yang terdiri dari honorarium dan tunjangan lainnya sebesar Rp 3,81 miliar, serta tantiem sebesar Rp 6,06 miliar.

Sementara itu, komisaris independen menerima total remunerasi mulai dari Rp 1,49 miliar hingga Rp 11,31 miliar. Besaran ini bervariasi tergantung pada nilai gaji, tunjangan, dan tantiem yang diterima masing-masing komisaris independen.

Dalam laporan tahunan Telkom tahun 2022, tercatat total remunerasi yang dibayarkan kepada seluruh dewan komisaris mencapai Rp 119,259 miliar. Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank, sebagai salah satu komisaris independen, menerima remunerasi sebesar Rp 10,85 miliar. Rinciannya mencakup honorarium dan tunjangan lainnya sebesar Rp 3,63 miliar, serta tantiem sebesar Rp 7,22 miliar.

Langkah Abdee Slank yang meninggalkan posisi dan gaji besar di Telkom sebagai wujud dukungannya terhadap pasangan Ganjar-Mahfud memberikan dimensi politis pada keputusannya.