Jelang Kirab 1 Suro 2026, Dua Kubu Keraton Surakarta Saling Klaim Jalur Tradisi

Fenomena kepemimpinan ganda di lingkungan istana adat Jawa Tengah kini kembali memicu ketegangan internal. Oleh karena itu, publik menaruh perhatian besar terhadap kelangsungan acara tradisi tahunan masyarakat Jawa. Selain itu, sengketa internal di lingkungan istana Keraton Surakarta kembali memanas menjelang momentum Kirab Malam 1 Suro 2026. Kedua kubu yang saling berseteru merencanakan agenda arak-arak pusaka pada waktu dan lokasi yang sama.

Sementara itu, kubu SISKS Pakubuwana XIV Purbaya dan SISKS Pakubuwana XIV Mangkubumi menjadwalkan acara pada Selasa (16/6/2026). Oleh sebab itu, potensi tumpang tindih pelaksanaan acara sakral tersebut memicu kekhawatiran dari berbagai pihak. Pihak PB XIV Mangkubumi akhirnya melayangkan permohonan resmi kepada Wali Kota Solo, Respati Ardi, untuk menjadi penengah. Langkah mediasi ini mengemuka pasca rapat koordinasi bersama jajaran Pemerintah Kota Solo pada Rabu (10/6/2026).

Dampaknya, otoritas daerah harus segera merumuskan formula penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Namun, perwakilan lembaga adat meminta kepala daerah untuk segera menjadwalkan pertemuan lanjutan minggu ini. Hal ini terjadi karena proses diskusi langsung antar kedua kubu selalu menemui jalan buntu. Akibatnya, intervensi dari pihak pemerintah kota menjadi tumpuan utama guna menghindari gesekan fisik di lapangan.

Desakan Lembaga Dewan Adat dan Gugatan Komitmen di Internal Keraton Surakarta

Oleh karena itu, Pengangeng Sasana Wilapa kubu PB XIV Mangkubumi, GKR Wandansari alias Gusti Moeng, memberikan penjelasan. Menurut Gusti Moeng, pihaknya terpaksa meminta bantuan wali kota setelah upaya komunikasi mandiri selalu berujung gagal. Sebab, perwakilan dari kubu lawan tidak pernah menghadiri undangan rapat koordinasi dari kementerian terkait. Jadi, kehadiran Wali Kota Solo sebagai fasilitator netral menjadi harapan besar untuk menyelesaikan polemik pelaksanaan Suro.

Meskipun demikian, pihak penentang ternyata memiliki pandangan dan catatan kritis tersendiri mengenai dinamika konflik ini. Tentu saja, juru bicara PB XIV Purbaya, KPA Singonagoro, langsung mempertanyakan komitmen dari kubu seberang. Oleh sebab itu, ia menyinggung peristiwa masa lalu saat kedua pihak menandatangani kesepakatan damai. Pihaknya menyayangkan aksi pembongkaran gembok pintu gerbang istana Keraton Surakarta yang terjadi setelah pertemuan formal.

Selain itu, kubu PB XIV Purbaya menegaskan kesiapan mereka untuk memenuhi undangan klarifikasi dari pemerintah. Namun, mereka mengajukan syarat agar pihak fasilitator tidak menunjukkan sikap berat sebelah selama proses mediasi. Sifat proporsional menjadi acuan utama bagi mereka sebelum mengirimkan utusan resmi ke balai kota. Mereka berkomitmen untuk mengutamakan kebaikan bersama demi menjaga kesucian esensi dari ritual malam pergantian tahun.

Harapan Solusi Diplomatis Pemkot dan Pengawasan Keamanan Jalur Kirab Tradisional

Oleh sebab itu, masyarakat sekitar berharap agar proses negosiasi politik ini melahirkan solusi damai yang konkret. Sebagai langkah awal, aparat kepolisian resor kota juga bersiap memperketat sistem pengamanan di sekitar area. Bahkan, ploting personel keamanan akan menyasar jalur protokol yang menjadi rute utama arak-arak pusaka. Tentu saja, hal tersebut bertujuan untuk menjamin keselamatan para abdi dalem serta pengunjung wisata harian.

Selanjutnya, hasil keputusan rapat bersama wali kota pada pertengahan Juni nanti akan menentukan format acara. Jadi, warga setempat bisa mendapatkan kepastian mengenai jadwal resmi prosesi adat yang aman dan tertib. Pada akhirnya, semua elemen masyarakat berharap agar konflik internal keluarga ini tidak mencederai keluhuran budaya lokal. Pelestarian nilai sejarah Keraton Surakarta harus tetap berdiri tegak di atas kepentingan politik kelompok tertentu.