Legislator Desak Pemprov DKI Gelar Operasi Pasar Elpiji

Jakarta (usmnews) – Anggota DPRD DKI, Hardiyanto Kenneth, mendesak Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta segera menggelar operasi pasar. Operasi pasar ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan elpiji 3 kilogram (kg) dan mencegah kelangkaan. Kenneth menuding oknum-oknum terlibat dalam distribusi gas 3 kg, menimbun, mengoplos elpiji, dan memainkan harga melalui pengecer. Hal ini menyebabkan kelangkaan stok gas yang merugikan masyarakat.

Kenneth menduga ada ketidakberesan dalam distribusi elpiji 3 kg, yang mengarah pada kelangkaan gas. Dia juga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan Pertamina dan Dinas UMKM untuk menggelar operasi pasar. Dia meminta masyarakat tidak panic buying dan membeli gas sesuai kebutuhan untuk menghindari kelangkaan.

Kenneth mendukung pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai larangan orang kaya menggunakan elpiji 3 kg dan pertalite bersubsidi. Elpiji 3 kg bersubsidi hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, nelayan, dan petani. Pemerintah telah mengatur distribusi BBM bersubsidi untuk kelompok tertentu, seperti transportasi umum dan nelayan, serta masyarakat menengah ke bawah. Kenneth menekankan pentingnya edukasi agar masyarakat tidak salah paham terkait penggunaan elpiji bersubsidi.

Kenneth juga meminta penegak hukum untuk memberikan sanksi tegas bagi oknum yang terbukti menimbun elpiji 3 kg. Penyidik akan menjebloskan pelaku penyelewengan gas ke dalam jeratan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.. Penyidik akan menghukum mereka yang terbukti menimbun dan menyalahgunakan elpiji dengan penjara hingga 6 tahun, sesuai perubahan Pasal 55 UU Cipta Kerja.