Forum Industri Nikel Indonesia Tanggapi Permasalahan Ekspor Mineral Kritis

Semarang (usmnews) – Dunia usaha pertambangan nasional menghadapi dinamika regulasi baru terkait prosedur pengiriman komoditas ke luar negeri. Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) buka suara atas permasalahan ekspor mineral yang tertahan akibat kewajiban pengujian kandungan logam tanah jarang (LTJ).

Kebijakan pengujian unsur radioaktif serta mineral ikutan sempat menghentikan pengiriman produk hilirisasi seperti nikel dan bauksit di beberapa wilayah. Oleh sebab itu, Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) buka suara atas permasalahan ekspor mineral agar pemerintah memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Pemerintah melalui Kantor Staf Kepresidenan telah menggelar rapat koordinasi untuk mengurai hambatan operasional surveyor di lapangan. Dengan demikian, Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) buka suara atas permasalahan ekspor mineral demi mendorong terciptanya tata kelola ekspor yang proporsional.

Sikap FINI Terhadap Hambatan Penerbitan Laporan Surveyor Ekspor Mineral

Pelaku usaha mendukung upaya pemerintah dalam menginventarisasi potensi cadangan logam tanah jarang di seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu, FINI mencatat masih terdapat sekitar 120 Laporan Surveyor yang tertahan pada berbagai wilayah operasional smelter.

Keberadaan unsur ikutan dalam produk olahan sebaiknya tidak mengubah status keabsahan produk utama secara otomatis. Ketua Umum FINI Arif Perdanakusumah menegaskan, “Industri pada prinsipnya mendukung kewajiban pelaksanaan pengujian dalam rangka pemetaan potensi atau inventarisasi cadangan LTJ di Indonesia.”

Arif meminta pemerintah mempertimbangkan klasifikasi Harmonized System Code serta kelayakan teknis pemulihan mineral ikutan tersebut. Ia menambahkan, “Namun demikian, keberadaan LTJ sebagai unsur ikutan dalam suatu produk hasil pengolahan/pemurnian tidak seharusnya secara otomatis mengubah klasifikasi produk utama tersebut (yang pada kondisi normal dapat diekspor) menjadi produk yang dilarang untuk diekspor.”

Kesiapan Teknologi Smelter dan Tantangan Bisnis Hilirisasi Nikel Indonesia

Fasilitas pengolahan nikel berbasis teknologi HPAL maupun RKEF dirancang khusus untuk memproduksi komoditas intermediate seperti Ferronickel dan Nickel Matte. Maka dari itu, proses ekstraksi logam tanah jarang memerlukan riset lanjutan serta investasi teknologi yang sangat mahal.

Sektor hilirisasi nikel nasional saat ini juga sedang menghadapi tekanan akibat penurunan harga komoditas di pasar global. Lonjakan biaya energi serta kenaikan harga bahan baku solar industri turut menambah beban finansial para pengusaha.

Arif berharap pemerintah memberikan masa transisi yang jelas dalam menerapkan kebijakan baru ini bagi industri. “Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, kebijakan terkait LTJ perlu dirancang secara proporsional dan diterapkan secara bertahap, dengan masa transisi yang jelas,” imbaunya.

Pembagian Peran Proporsional dalam Ekosistem Logam Tanah Jarang

Pemerintah perlu memfokuskan arah kebijakan pada pembentukan ekosistem hilir yang mampu memurnikan logam tanah jarang secara mandiri. Alhasil, pelaku industri smelter nikel dapat mengambil peran sebagai penyedia bahan baku awal melalui skema insentif yang wajar.

Kolaborasi lintas sektor akan mempermudah pembentukan rantai nilai baru tanpa memberatkan operasional smelter yang sudah berjalan. “Dengan pendekatan tersebut, industri nikel tidak semata-mata dituntut untuk membangun keseluruhan rantai nilai LTJ secara mandiri,” ungkap Arif.

Penerapan aturan yang fleksibel akan menjaga keberlanjutan investasi hilirisasi serta pertumbuhan ekonomi nasional. Akhirnya, sinergi antara pemerintah dan asosiasi usaha menjadi kunci utama menciptakan iklim industri mineral yang sehat.