Bapenda Jateng Juarai KKPD Award 2026 Berkat Transaksi Nontunai

Semarang (usmnews) – Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sukses meraih Juara Pertama. Mereka memenangkan ajang bergengsi KKPD Award 2026 pada hari Selasa lalu. Selanjutnya, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, menyerahkan penghargaan ini. Ia memberikan apresiasi ini langsung pada Asrama Donohudan wilayah Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, kemenangan ini menjadi bukti nyata komitmen kuat pemerintah. Mereka secara konsisten menerapkan sistem transaksi nontunai untuk berbagai keperluan belanja operasional daerah.

Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan acara bergengsi ini. Mereka mengadakan kegiatan hebat ini sebagai bentuk apresiasi bagi berbagai instansi pemerintahan. Bapenda Jateng berhasil mengungguli kandidat kompeten dari dinas daerah lain. Biro Infrastruktur Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah meraih juara kedua. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah sukses menempati posisi ketiga. Oleh sebab itu, ketiga instansi hebat ini layak menjadi panutan penerapan transaksi nontunai berkelanjutan.

Bapenda Jateng Mendorong Transaksi Nontunai dan Ekonomi Lokal

Iwanuddin menyampaikan banyak hal penting tentang program inovatif pemerintah ini lewat pidatonya. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan uang persediaan operasional. Lebih lanjut, sistem modern ini juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi digital masyarakat. Melalui penerapan sistem baru ini, instansi pemerintah dapat bertransaksi langsung dengan pelaku usaha kecil. Mereka melakukan pembayaran memakai mekanisme digital demi kelancaran perputaran roda ekonomi daerah. “Pertama, kita memodifikasi proses birokrasi sehingga kita tidak memakai cara manual sama sekali,” bebernya.

Selanjutnya, ia menambahkan bahwa inovasi brilian ini membuka jalan menuju perbaikan layanan masyarakat. “Sistem canggih ini mampu membuat solusi hebat untuk berbagai kebutuhan pada anggaran mendatang,” tambahnya. Oleh karena itu, Iwanuddin meminta semua pihak terus menjaga kualitas tata kelola anggaran. Sistem teknologi canggih wajib mencatat dan mempertanggungjawabkan seluruh perputaran uang secara amat transparan. Sistem berteknologi tinggi ini juga mencegah munculnya penyimpangan penggunaan dana milik pemerintah daerah.

BPKAD Menilai Pembayaran Digital Lewat KKPD Award 2026

Sementara itu, Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Sanadi, memberikan keterangan resminya. Ia menguraikan berbagai kriteria penilaian ketat selama pelaksanaan ajang penghargaan tingkat provinsi ini. Dewan juri menilai peserta lomba berdasarkan persentase realisasi belanja instansi selama setahun penuh. Selanjutnya, ragam jenis belanja dalam APBD Tahun 2025 juga menjadi indikator penilaian utama. “Kami memberikan penghargaan spesial ini bagi rekan-rekan OPD yang aktif menyikapi digitalisasi keuangan,” jelasnya.

Menurut Sanadi, perputaran uang zaman sekarang tidak lagi hanya mengandalkan peredaran uang fisik. Sebaliknya, tren ekonomi global menunjukkan pergeseran perilaku penduduk menuju gaya hidup tanpa uang fisik. Oleh karena itu, transisi perubahan penting ini menjadi bagian utama proses modernisasi perekonomian publik. Ia menaruh harapan besar kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah daerah wilayah setempat hari ini. Ia berharap mereka memiliki motivasi tinggi untuk terus meningkatkan variasi penggunaan kartu kredit pemerintah. Pada akhirnya, inovasi berkelanjutan ini akan menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang amat sangat efisien.