Reshuffle Kabinet Prabowo Bukan Hanya Mendikbud yang Disorot!

Jakarta (usmnews) – PDIP mengakui bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk melakukan reshuffle kabinet Prabowo.

PDIP menyoroti bahwa reshuffle kabinet Prabowo seharusnya tidak hanya berfokus pada satu menteri saja, tetapi juga mempertimbangkan secara menyeluruh kinerja seluruh jajaran kabinet. Evaluasi mendalam terhadap para menteri menjadi penting agar pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan memenuhi harapan publik.

Namun, PDIP menegaskan bahwa bukan hanya Satryo Soemantri Brodjonegoro yang kinerjanya tersorot saat menjabat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknolog.

Juru Bicara PDIP, Mohamad Guntur Romli, menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Ia mengutip hasil survei opini publik Kedai Kopi pada 23-29 Januari 2025, yang menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kabinet saat ini hanya 25,8 persen, sementara 74,2 persen merasa tidak puas. Di sisi lain, kepuasan terhadap Presiden Prabowo mencapai lebih dari 80 persen, yang menurutnya menandakan adanya tantangan di kabinet.

Seperti kta ketahui, Prabowo mereshuffle Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai menteri pertama dalam Kabinet Merah Putih. Ia kemudian melantik Guru Besar ITB, Brian Yuliarto, sebagai Mendiktisaintek yang baru untuk menggantikan Satryo.

Guntur menyoroti beberapa menteri dalam Kabinet Merah Putih yang kinerjanya dinilai buruk oleh publik berdasarkan survei. Ia menyebut Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri HAM Natalius Pigai sebagai contoh.

“Tapi yang publik sorot bukan hanya Mendiktisaintek. Ada Budi Arie sebagai Menteri Koperasi, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, yang menurut survei masuk kategori buruk menurut publik, termasuk juga Menteri HAM,” ujarnya.

“Iya, bukan hanya Satryo yang kontroversial, tetapi juga Bahlil, terutama dalam kebijakan dan pengelolaan gas 3 kg yang menuai banyak kritik dari masyarakat serta memicu polemik di berbagai kalangan,” sambungnya.