Sorotan Tajam DPR terhadap Aksi Turun ke Jalan Pelajar Batam Pendukung Program Makan Bergizi Gratis

Semarang(usmnews) – Keterlibatan ratusan pelajar dalam aksi pawai damai untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam, Kepulauan Riau, memicu reaksi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memberikan teguran sekaligus imbauan keras agar kegiatan penyampaian aspirasi semacam ini tidak mengorbankan waktu berharga para siswa, terutama yang berkaitan langsung dengan proses pendidikan mereka.

Politikus yang bernaung di bawah bendera Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku cukup terkejut ketika menerima laporan mengenai adanya pengerahan siswa sekolah untuk turun ke jalan. Menurutnya, ranah utama seorang pelajar adalah fokus menuntut ilmu, bukan terlibat dalam aksi demonstrasi atau pawai massa di jalanan.

“Secara prinsipil, kita harus menjaga iklim pendidikan yang kondusif. Jangan sampai gerakan-gerakan massa seperti itu justru membawa dampak negatif terhadap proses belajar-mengajar. Kita tidak ingin konsentrasi siswa-siswi kita terganggu dalam melaksanakan kewajiban dan tugas sejati mereka di bangku sekolah,” tegas Lalu saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu (24/6/2026).

Sebagai jalan keluar yang lebih edukatif, Lalu menyarankan mekanisme penyaluran aspirasi yang jauh lebih tertib dan sesuai dengan birokrasi pendidikan. Komisi X DPR mengusulkan langkah-langkah berikut sebagai pengganti aksi turun ke jalan:

• Dukungan dari siswa maupun orang tua terkait keberlanjutan program MBG cukup disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pihak sekolah.
• Kepala Sekolah kemudian bertugas untuk merangkum dan meneruskan aspirasi tersebut secara resmi kepada Dinas Pendidikan (Disdik) di tingkat daerah.
• Selanjutnya, Dinas Pendidikan yang akan mengambil alih tanggung jawab untuk menjalin koordinasi strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN), baik perwakilan yang berada di wilayah daerah maupun di tingkat pusat.

“Kami sangat tidak merekomendasikan anak-anak didik kita untuk melakukan aksi turun ke jalan. Salurkan saja dukungan tersebut melalui pihak sekolah, dan biarkan birokrasi yang bekerja menyelesaikan hal ini,” tambahnya.

Kronologi dan Latar Belakang Aksi Pelajar di Batam

Polemik ini bermula ketika ratusan siswa dari berbagai Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kota Batam melangsungkan aksi pawai pada hari Minggu (21/6/2026). Aksi tersebut diselenggarakan justru di tengah munculnya gelombang kritik dari sebagian elemen masyarakat yang mendesak agar pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis.

Sejak pukul 06.30 WIB, kerumunan pelajar yang mengenakan seragam sekolah masing-masing telah memadati sejumlah titik kumpul. Dengan pendampingan dari para guru, mereka berbaris tertib menuju Gedung DPRD Kota Batam dan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Batam. Sepanjang jalan, para siswa ini tampak antusias membawa berbagai poster serta karton yang berisi pesan dukungan agar program pemberian makanan bergizi dari pemerintah tersebut tetap dipertahankan.

Bantahan dari Dinas Pendidikan Kota Batam

Merespons berbagai spekulasi yang berkembang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, angkat bicara untuk memberikan klarifikasi. Ia secara tegas membantah tudingan yang menyebutkan bahwa pawai tersebut merupakan bentuk mobilisasi atau eksploitasi pelajar. Hendri juga menepis isu adanya instruksi rahasia dari pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin menggerakkan massa siswa demi kepentingan politik.

Menurut pemaparan Hendri, inisiatif untuk menggelar kegiatan ini murni berakar dari banyaknya keluhan yang diterima oleh dinas dari para orang tua murid. Para wali murid tersebut dilaporkan merasa keberatan dan khawatir setelah mengetahui bahwa operasional Program Makan Bergizi Gratis dihentikan untuk sementara waktu.

“Beberapa hari belakangan ini, kami terus menerima keluhan dari para orang tua siswa akibat penyetopan sementara MBG. Pawai yang kami gelar di hari libur ini semata-mata adalah wujud penyampaian dukungan secara damai. Harapan utamanya adalah agar segala bentuk tata kelola program yang sebelumnya dinilai masih kurang maksimal atau bermasalah dapat segera diperbaiki oleh pemerintah, bukan malah diberhentikan secara total,” pungkas Hendri saat ditemui di tengah berlangsungnya acara pawai pada hari Minggu tersebut.