Pelayanan Publik Kota Banjarmasin Dorong Mutu Layanan UMKM dan Kerja

PPemerintah Kota Banjarmasin terus bergerak maju untuk meningkatkan kualitas jaminan sosial dan ekonomi warga. Salah satu langkah taktisnya adalah mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Kota Banjarmasin, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta para pencari kerja.

Demi mewujudkan hal itu, pihak otoritas menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik sebagai wadah resmi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Informasi resmi mengenai agenda ini dapat Anda akses langsung melalui portal Banjarmasin Smart City. Forum ini bertujuan menyusun standar birokrasi yang jauh lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Reformasi Birokrasi Melalui Kolaborasi Lintas Sektor

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskopumker) memimpin langsung pelaksanaan agenda strategis ini. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari perwakilan akademisi, pelaku usaha, media massa, hingga sektor perbankan. Untuk pendaftaran usaha baru, pelaku ekonomi kreatif dapat memanfaatkan fasilitas OSS Prima Banjarmasin.

Kepala Diskopumker, Machli Riyadi, menjelaskan bahwa forum ini merupakan pelaksanaan amanat undang-undang yang menekankan pentingnya partisipasi warga. Masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi agar efektivitas pelayanan publik Kota Banjarmasin semakin berkualitas, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh elemen.

Selain urusan usaha mikro, administrasi kota juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan ketenagakerjaan. Saat ini, tingkat pencari kerja di Banjarmasin mencapai sekitar 6,89 persen dari jumlah penduduk usia produktif. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di kisaran 4,1 persen.

Tantangan Ketenagakerjaan: Tantangan ini menuntut lahirnya berbagai program strategis agar kesempatan kerja baru semakin terbuka lebar bagi masyarakat produktif.

Sebagai solusi nyata, Diskopumker terus memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat peningkatan keterampilan. Berbagai pelatihan kerja hadir untuk membekali masyarakat dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar industri terkini. Pemerintah juga mendorong lahirnya wirausaha baru agar warga mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri.

Selain urusan usaha mikro, administrasi kota juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan ketenagakerjaan. Saat ini, tingkat pencari kerja di Banjarmasin mencapai sekitar 6,89 persen dari jumlah penduduk usia produktif. Angka ini tercatat lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di kisaran 4,1 persen.

Sebagai solusi nyata, Diskopumker memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk membekali masyarakat dengan kompetensi industri terkini. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan daerah menjalin kerja sama erat dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) beserta berbagai perusahaan swasta. Langkah proaktif ini memastikan informasi lowongan kerja tersampaikan secara terintegrasi dan mempercepat penyaluran tenaga kerja lokal.

Penguatan Sistem Jaringan Layanan UMKM Lokal

Sektor usaha kecil tetap menjadi pilar utama penyangga perekonomian daerah. Hingga saat ini, lebih dari 59 ribu UMKM di Banjarmasin telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Jumlah fantastis ini menunjukkan besarnya potensi ekonomi lokal yang wajib mendapatkan dukungan penuh dari sistem birokrasi yang bersih.

Melalui forum konsultasi ini, aparatur daerah optimis mampu melahirkan standar baru dalam pelayanan publik Kota Banjarmasin. Kemudahan akses perizinan dan fasilitas penunjang yang cepat akan membantu pelaku usaha berkembang optimal, memperluas pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.