Menuju Kemandirian Farmasi, Langkah Strategis Kemenkes Pangkas Impor Bahan Baku Obat Demi Dongkrak Ekonomi

Semarang(usmnews) – Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, secara terbuka mengakui bahwa masyarakat Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar dalam mengakses obat-obatan. Faktor utama yang melatarbelakangi kondisi ini adalah tingginya ketergantungan industri farmasi dalam negeri terhadap pasokan luar negeri.

Saat ini, sekitar 70 hingga 80 persen komoditas bahan baku obat (BBO) masih harus didatangkan melalui jalur impor. Meskipun angka tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sempat menyentuh level 90-an persen, ketergantungan ini tetap dinilai krusial dan perlu segera diatasi melalui langkah hilirisasi yang agresif.

Kasus Parasetamol: Rantai Produksi Domestik yang Belum Utuh

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, Menkes mencontohkan proses produksi obat sejuta umat, yaitu parasetamol. Hingga saat ini, integrasi lini produksi parasetamol di Indonesia belum berjalan sepenuhnya dari hulu ke hilir.

• Kondisi Saat Ini: Indonesia sebenarnya sudah memiliki kemampuan mandiri untuk memproduksi benzena, yang memegang peran sebagai bahan dasar awal.
• Kendala Terbesar: Mata rantai proses lanjutan untuk mengubah benzena menjadi komponen-komponen antara seperti cumene, lalu menjadi fenol, hingga akhirnya bertransformasi menjadi parasetamol siap pakai, masih belum tersedia di dalam negeri.

Menkes Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya membangun seluruh rantai produksi tersebut secara domestik. Menurut kalkulasinya, jika seluruh tahapan hilirisasi ini berhasil diwujudkan di tanah air, maka alokasi belanja farmasi yang saat ini berkisar antara 12 hingga 13 persen dapat dialihkan menjadi kontribusi langsung terhadap Produk Domestik Buruto (PDB) atau GDP di sektor kesehatan nasional.

Target Produksi Mandiri Bahan Baku Obat (API)

Oleh karena itu, arah kebijakan masa depan Kementerian Kesehatan diarahkan pada penciptaan kemandirian industri obat, di mana Indonesia tidak perlu lagi bergantung pada pasokan bahan baku asing. Upaya nyata mulai dilakukan dengan mendorong produksi Active Pharmaceutical Ingredient (API) atau bahan baku aktif obat secara lokal.

Sebagai langkah awal yang positif, saat ini sudah ada sekitar 35 jenis API yang berhasil diproduksi di dalam negeri berkat inisiatif lintas sektoral yang dikoordinasikan oleh jajaran Kemenkes. Target ke depannya adalah terus meningkatkan jumlah dan variasi API lokal ini. Pemerintah ingin mengubah ekosistem industri agar pabrik-pabrik farmasi tidak hanya membeli produk akhir di bagian hilir, melainkan menyerap bahan baku asli yang diproduksi di Indonesia.

Akselerasi Biofarmasi Melalui Pabrik Plasma Darah

Selain berfokus pada obat-obatan konvensional, pemerintah juga tengah mempercepat penetrasi di sektor industri biofarmasi. Salah satu proyek strategis yang sedang berjalan adalah pendirian pabrik pengolahan plasma darah yang pertama di Indonesia.

Selama ini, negara harus mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan produk-produk medis turunan plasma yang sangat krusial, seperti:

• Albumin
• Intravenous Immunoglobulin (IVIG)
• Faktor VIII dan Faktor IX (untuk pembekuan darah)

Dengan dukungan dari Luhut Binsar Pandjaitan, proyek pembangunan fisik pabrik pengolahan plasma tersebut kini telah rampung. Saat ini, operasional pabrik tinggal menunggu keluarnya izin resmi dari pihak berwenang. Proyek ini diproyeksikan pada tahun 2027 mendatang sudah mampu mencapai kapasitas produksi massal hingga 600 ribu liter per hari, sehingga ketergantungan impor terhadap produk turunan plasma bisa sepenuhnya dihentikan.

Sinergi Lintas Sektor untuk Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

Demi mengoptimalkan seluruh rencana besar ini, Kemenkes tidak berjalan sendirian. Mereka secara resmi menggandeng Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk membantu mengintegrasikan berbagai sektor penting secara vertikal maupun horizontal.

Integrasi ini melibatkan sektor industri, perdagangan, hingga pemanfaatan riset melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kolaborasi multisektoral yang solid ini diharapkan tidak hanya mampu menciptakan ketahanan serta kedaulatan kesehatan nasional, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia agar mampu menyentuh target angka 8 persen.