Dipicu Eskalasi Konflik Timur Tengah, Komoditas Energi Tembus Level Tertinggi Sejak Juni

Semarang (usmnews) – Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di kawasan Timur Tengah kembali memicu gejolak pasar energi internasional. Konflik yang mengganggu jalur pelayaran energi strategis di Selat Hormuz mendorong kenaikan harga komoditas utama secara signifikan pada perdagangan Senin (20/7/2026). Pihak analis mencatat harga minyak mentah jenis Brent melonjak 3,05 persen hingga mencapai level US$90,79 per barel. Fenomena Lonjakan Harga Minyak Dunia ini sekaligus menembus angka tertinggi sejak pertengahan Juni lalu.

Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) AS turut merangkak naik ke posisi US$84,68 per barel atau menguat 2,65 persen. Kondisi Indonesia sebagai negara pengimpor bersih (net importer) minyak membuat lonjakan ini berdampak langsung pada postur anggaran negara. Beban belanja subsidi energi terancam membengkak lebih besar daripada potensi tambahan penerimaan dari sektor migas. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mencermati pergerakan harga global agar tidak mengganggu stabilitas fiskal nasional.

Risiko Pembengkakan Defisit APBN dan Dampak Lonjakan Harga Minyak Dunia bagi Masyarakat

Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan bahwa durasi kenaikan harga menjadi faktor krusial bagi ketahanan anggaran. Yusuf menilai bahwa lonjakan harga yang bertahan lama hingga melampaui asumsi APBN akan memperlebar risiko defisit mendekati batas 3 persen PDB. Peningkatan biaya impor ini juga berpotensi menaikkan harga BBM non-subsidi di dalam negeri. Kenaikan tersebut secara bertahap akan memicu kenaikan ongkos distribusi logistik dan harga pangan masyarakat.

“Brent di US$94 menelan biaya negara sekitar Rp15 triliun per bulan. Angka tersebut 2,5 kali yang dibiayai titik tengah APBN US$70. Beban berakselerasi secara non-linear di atas US$80 saat Pertalite masuk ke wilayah subsidi,” kata Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti dalam risetnya.

Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti memproyeksikan beban fiskal negara dapat melonjak hingga Rp15 triliun per bulan jika harga Brent bertahan pada kisaran US$94 per barel. Angka ini membengkak 2,5 kali lipat jika membandingkannya dengan asumsi dasar APBN pada angka US$70 per barel. Kendati demikian, Yayan menyarankan pemerintah untuk menerapkan aturan evaluasi dua minggu terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan revisi APBN. Langkah penyesuaian bertahap pada BBM non-subsidi seperti Pertamax menjadi opsi paling rasional untuk menjaga keseimbangan.

Perlindungan Fiskal dan Skema Kebijakan Logistik BBM di Kawasan Indonesia Timur

Yayan mengingatkan pentingnya menjaga keterjangkauan harga energi bagi masyarakat di wilayah Indonesia Timur dan Nusa Tenggara. Kebijakan satu harga terbukti ampuh melindungi daya beli warga dari lonjakan biaya distribusi logistik yang tinggi. Pemerintah perlu mempertahankan skema subsidi silang atau menyiapkan bantuan transfer tepat sasaran sebelum menyesuaikan harga BBM. Langkah kehati-hatian ini penting agar dinamika pasar global tidak memberatkan masyarakat di daerah terpencil.

Seluruh pemangku kepentingan kini terus memantau perkembangan situasi keamanan di Selat Hormuz. Sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM menjadi kunci dalam merumuskan langkah penyesuaian belanja negara. Pemerintah berkomitmen menjaga kestabilan pasokan energi dalam negeri di tengah tekanan gejolak geopolitik luar negeri. Rangkaian analisis pakar ini menjadi masukan berharga bagi penentuan arah kebijakan ekonomi nasional.