Sekda Jateng Minta ASN Tak Antikritik, Komplain Warga Jadi Bahan Evaluasi

Pelayanan publik Jawa Tengah membutuhkan perhatian khusus dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Sekretaris Daerah bernama Sumarno memberikan arahan tegas kepada para aparatur sipil negara. Dia meminta seluruh pegawai negeri untuk tidak alergi terhadap semua kritik membangun. Selanjutnya, masyarakat berhak menyampaikan keluhan atas kinerja para pegawai pemerintah tingkat provinsi. Oleh karena itu, semua masukan warga berfungsi sebagai bahan evaluasi sangat penting.

Evaluasi ini bertujuan utama untuk memperbaiki kualitas kinerja lembaga pemerintah secara utuh. Sumarno menyampaikan pesan penting ini saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi secara langsung. Mereka membuka acara pertemuan penilaian administrasi pelayanan umum secara resmi secara bersama. Kegiatan strategis tersebut berlangsung di Grhadika Bhakti Praja kawasan ibu kota Semarang. Sementara itu, Ombudsman mengawasi jalannya roda pemerintahan secara sangat ketat setiap saat.

Pemerintah menyelenggarakan agenda penting ini pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Sumarno menilai pengawasan dari pihak luar sangat penting bagi proses perbaikan birokrasi. Kemudian, pemerintah tidak bisa menilai kualitas kinerja mereka secara sepihak dan tertutup. Kehadiran lembaga Ombudsman memastikan layanan pemerintah benar-benar memenuhi seluruh ekspektasi masyarakat luas. Akibatnya, masyarakat bisa menikmati fasilitas layanan yang jauh lebih transparan dan mudah.

Peran Penting Kritik untuk Pelayanan Publik Jawa Tengah

Sumarno mengingatkan seluruh pelayan masyarakat agar tidak bersikap terlalu defensif menanggapi aduan. Pegawai wajib merespons kritik dan keluhan masyarakat secara sangat bijaksana tanpa emosi. Menurutnya, komplain warga justru menjadi pengingat berharga bagi seluruh jajaran abdi negara. Selanjutnya, protes tersebut menjaga kinerja pemerintah tetap melaju pada jalur arah benar. Mari kita hargai setiap keluhan warga sebagai sebuah bentuk upaya kolaborasi nyata.

Warga sebenarnya ingin membantu pemerintah mewujudkan sistem birokrasi yang mencapai standar ideal. Pejabat publik pantang menolak setiap masukan atau pertanyaan ringan dari masyarakat umum. Selain itu, peningkatan mutu layanan membutuhkan kerja sama sinergis lintas sektor instansi. Pemerintah provinsi harus menggandeng seluruh pengurus kabupaten maupun pimpinan pemerintah daerah kota. Kesimpulannya, masyarakat yang menuntut layanan adalah tanggung jawab bagi semua aparatur daerah.

Penilaian Ombudsman Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat Sepenuhnya

Wakil Ketua Ombudsman bernama Rahmadi Indra Tektona memberikan pernyataan tambahan sangat penting. Dia menyebut provinsi ini menjadi pusat perhatian utama tingkat nasional masa kini. Penyelenggaraan birokrasi daerah ini harus mampu meminimalkan segala bentuk insiden maladministrasi fatal. Setelah itu, aparatur bisa terus meningkatkan standar layanan kepada seluruh kelompok penduduk. Pertemuan tahunan ini bertujuan menjaga konsistensi perbaikan bagi seluruh instansi pemerintah daerah.

Negara menunjukkan kehadirannya secara langsung melalui operasional layanan umum kepada para warganya. Instansi penyelenggara wajib menyediakan akses pelayanan secara adil dan sangat transparan. Kemudian, lembaga pengawas tidak sekadar mencari kesalahan teknis dari para abdi negara. Penilaian ini justru membuka ruang perbaikan kepatuhan aparatur terhadap dokumen standar operasional. Pada akhirnya, masyarakat berhak memperoleh fasilitas negara dengan kualitas layanan paling tinggi.

Kepala Perwakilan Ombudsman daerah bernama Siti Farida juga membagikan informasi rencana segera. Lembaga akan memulai proses penilaian administrasi tahun ini pada awal bulan Agustus. Bahkan, lembaga pengawas memberikan ruang sangat luas bagi warga untuk berpartisipasi aktif. Masyarakat bisa menilai kualitas kinerja aparatur secara langsung melalui sebuah sistem daring. Sistem tersebut melindungi identitas penilai sehingga hasil survei masyarakat bebas dari rekayasa.

Siti Farida meminta seluruh pimpinan daerah terus menjaga tingkat kualitas pelayanan prima. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah akan melonjak naik secara tajam.