Sengketa Udang dan Kakap Putih Thailand–Malaysia Memicu Ketidakpastian di Industri Perikanan

Semarang (usmnews) – Dikutip dari cna.id hubungan perdagangan hasil laut antara Thailand dan Malaysia tengah menghadapi tantangan setelah kedua negara terlibat dalam perselisihan terkait impor dan ekspor produk perikanan. Konflik yang berawal dari kekhawatiran mengenai standar keamanan pangan ini tidak hanya memengaruhi pemerintah kedua negara, tetapi juga memberikan dampak langsung kepada petambak, eksportir, pedagang, hingga konsumen di kedua sisi perbatasan.

‎‎Awal Mula Perselisihan Perdagangan Hasil Laut‎

Perselisihan tersebut bermula ketika Thailand memperketat pengawasan terhadap impor ikan kakap putih atau siakap dari Malaysia. Otoritas Thailand mengungkapkan kekhawatiran terkait dugaan adanya residu bahan kimia pada produk ikan yang masuk dari negara tetangga tersebut. Langkah itu kemudian memicu respons dari Malaysia yang memberlakukan pembatasan sementara terhadap impor lima jenis udang asal Thailand. Selain itu, Malaysia juga mewajibkan dokumen tambahan berupa Certificate of Analysis (CoA) untuk produk kakap putih yang berasal dari Thailand.

Kebijakan tersebut langsung menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku industri perikanan Thailand. Banyak eksportir mengaku menghadapi penundaan bahkan pembatalan pesanan dari pembeli Malaysia. Situasi ini menjadi semakin berat karena industri udang Thailand sebenarnya telah menghadapi berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari wabah penyakit pada tambak, kenaikan harga pakan, meningkatnya biaya energi, hingga persaingan ketat dari negara-negara produsen udang lain seperti Indonesia, Vietnam, India, dan Ekuador.

Produksi udang Thailand sendiri mengalami penurunan signifikan dibandingkan masa kejayaannya pada awal dekade 2010-an. Jika pada tahun 2010 produksinya sempat mencapai sekitar 640 ribu ton, kini jumlah tersebut turun drastis menjadi sekitar 120 ribu hingga 140 ribu ton per tahun. Kondisi ini membuat akses pasar internasional menjadi sangat penting bagi keberlangsungan industri. Karena itu, gangguan perdagangan dengan Malaysia dianggap sebagai ancaman tambahan yang berpotensi memperburuk keadaan para petambak dan eksportir.

‎Di sisi lain, dampak sengketa juga dirasakan oleh para pedagang hasil laut di Malaysia. Selama ini, udang asal Thailand dikenal memiliki harga yang relatif lebih murah dibandingkan produk lokal. Dengan terhambatnya pasokan dari Thailand, banyak pedagang harus mengandalkan udang dalam negeri yang dijual dengan harga lebih tinggi. Akibatnya, sebagian konsumen mengurangi pembelian karena harga yang meningkat. Beberapa pedagang bahkan mengeluhkan penurunan penjualan dan berkurangnya variasi produk yang tersedia di pasar tradisional.

Upaya Pemerintah Kedua Negara Mencari Solusi

Meski demikian, pemerintah Malaysia menegaskan bahwa pasokan udang domestik masih berada dalam kondisi stabil. Otoritas perikanan negara itu menyatakan bahwa pembatasan impor dilakukan untuk memastikan standar biosekuriti dan keamanan pangan tetap terjaga. Malaysia juga menunggu tanggapan resmi dari Thailand terkait sejumlah pertanyaan teknis mengenai sistem pengawasan keamanan produk perikanan sebelum memutuskan langkah berikutnya.

Pemerintah Thailand sendiri berupaya meredakan ketegangan dengan mendorong dialog langsung bersama Malaysia. Sejumlah pembicaraan di tingkat teknis maupun kebijakan telah diusulkan guna mencari solusi yang dapat diterima kedua pihak. Para pelaku industri berharap penyelesaian dilakukan berdasarkan bukti ilmiah dan standar internasional sehingga perdagangan dapat kembali berjalan normal tanpa merugikan petambak maupun pedagang.

Kerja Sama dan Transparansi Jadi Kunci Penyelesaian

Pengamat menilai bahwa sengketa ini menunjukkan bagaimana isu keamanan pangan dapat dengan cepat berkembang menjadi persoalan perdagangan yang lebih luas. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan ketergantungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara, kerja sama yang transparan menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas rantai pasok. Jika tidak ditangani dengan baik, konflik serupa berpotensi kembali terjadi dan mengganggu perdagangan pangan regional di masa mendatang.

Pada akhirnya, baik Thailand maupun Malaysia memiliki kepentingan yang sama, yaitu menjaga keamanan pangan sekaligus memastikan kelancaran perdagangan. Oleh karena itu, penyelesaian melalui dialog, pertukaran data ilmiah, dan kerja sama antarlembaga menjadi jalan yang paling diharapkan agar industri perikanan kedua negara dapat kembali beroperasi secara normal dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.