Presiden Maladewa Memecat Lebih dari 225 Pejabat Politik untuk Mengurangi Pengeluaran Negara

MALE (usmnews) – Dalam langkah drastis untuk mengurangi pengeluaran negara, Presiden Maladewa, Mohamed Muizzu, telah memecat lebih dari 225 pejabat politik, termasuk sejumlah menteri, setelah berkuasa tahun lalu. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah krisis utang yang semakin memburuk di negara kepulauan yang terletak di Samudra Hindia ini.

Menurut pernyataan resmi dari kantor presiden, pemecatan ini sejalan dengan tujuan Muizzu untuk merampingkan operasi pemerintahan dan memastikan penggunaan dana publik yang lebih efisien. Di antara pejabat yang dipecat terdapat tujuh menteri negara, 43 wakil menteri, dan 178 direktur politik. Namun, tidak dijelaskan dengan rinci tentang peran dan fungsi mereka di negara kecil berpenduduk sekitar setengah juta orang tersebut.

Pernyataan itu juga mengungkapkan bahwa pengurangan staf secara besar-besaran ini diperkirakan akan menghemat anggaran negara sebesar USD370.000 per bulan. Meskipun Maladewa menghadapi tantangan keuangan yang serius, pemerintah menyatakan bahwa masalah tersebut bersifat “sementara” dan tidak berencana untuk mencari dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF), meskipun telah ada peringatan tentang kemungkinan gagal bayar.

Maladewa, yang dikenal sebagai destinasi liburan mewah dengan pantai-pantai indah dan resor terpencil, juga menjadi pusat perhatian geopolitik. China dan India adalah dua pemberi pinjaman terbesar bagi negara yang terdiri dari 1.192 pulau karang ini. Beijing telah menjanjikan lebih banyak pendanaan sejak kemenangan Muizzu pada tahun lalu, dan presiden tersebut mengungkapkan terima kasih kepada China atas “bantuan tanpa pamrih” untuk pembangunan infrastruktur.

Pada bulan ini, Muizzu juga disambut oleh Perdana Menteri India, Narendra Modi, di New Delhi, di mana Modi meluncurkan dukungan keuangan untuk membantu ekonomi Maladewa yang sedang berjuang. Data resmi menunjukkan bahwa utang luar negeri Maladewa mencapai USD3,37 miliar pada kuartal pertama tahun ini, setara dengan sekitar 45% dari produk domestik bruto negara tersebut. Dari total utang ini, sekitar 20% berasal dari China, sementara India menyumbang kurang dari 18%.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah Maladewa berharap dapat mengatasi tantangan keuangan dan menjaga stabilitas ekonomi di tengah kondisi yang sulit.