Warga Tolak Masa Sewa Rusun Dibatasi

Jakarta (usmnews) – Sejumlah penghuni mengeluhkan soal adanya wacana pembatasan masa tinggal di Rusunawa lantaran tunggakan mencapai Rp 95,5 miliar. Wakil Ketua DPRD DKI Wibi Andrino menyebut pemerintah tentunya harus tegas tetapi harus humanis.

Wibi mendorong agar Pemprov Jakarta melakukan evaluasi penghuni yang layak tinggal di rusunawa. Hal ini agar para penghuni bisa fleksibel dalam melunasi tunggakan itu.

Lebih lanjut, dia juga mengatakan pihaknya terbuka untuk menjalin komunikasi antara Pemprov dan penghuni.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sedang mengkaji pembatasan masa tinggal di Rusunawa lantaran tunggakan mencapai Rp 95,5 miliar. Sejumlah warga di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan, mengaku tak setuju dengan kebijakan itu.

“Janganlah, nggak setuju, kasihan. Ini kan rusunawa katanya pemerintah itu yang punya. Kalau pemerintah punya, masa sih (dibatasi), kasihan orang nggak punya rumah, mau tinggal di bawah kolong?” kata penghuni rusunawa Pasar Rumput.

Nona mengatakan alasan pindah ke rusun lantaran akses yang mudah dan praktis. Dia mengaku juga lebih senang tinggal di rusunawa karena bisa berkomunikasi dengan warga lainnya setiap hari.

Nona mengaku harga sewa di Rusun Pasar Rumput juga terjangkau. Dia yang tinggal di Tower I Blok II menyebutkan membayar sekitar Rp 1 juta lebih setiap bulan.