Rayen Pono Laporkan Ahmad Dhani ke MKD DPR, Minta Pencabutan Hak Imunitas

Jakarta (usmnews)- Rayen Pono secara resmi telah melaporkan Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Langkah ini merupakan eskalasi setelah sebelumnya ia melapor ke Bareskrim Mabes Polri. Pono menyatakan permintaan maaf Dhani tidak tulus karena masih mengulangi candaan “Rayen Porno” dalam berbagai kesempatan publik.

“Permintaan maafnya hanya di permukaan. Buktinya, dia tetap mengulangi penghinaan itu saat debat performing rights di Artotel Senayan,” ujar Rayen Pono dengan nada kesal. Ia menilai sikap Dhani yang menantangnya untuk melapor justru menunjukkan sifat arogan.

Dalam waktu dekat, Rayen Pono akan mengajukan pengaduan resmi ke MKD. Tujuannya jelas: meminta pencabutan hak imunitas Dhani sebagai anggota DPR selama proses hukum berjalan. “Anggota dewan seharusnya menjadi contoh dalam menjaga martabat institusi,” tegasnya.

Konflik ini berawal dari tulisan “Rayen Porno” di undangan diskusi AKSI. Meski awalnya memaafkan, Pono merasa tersinggung kembali ketika Dhani mengulangi candaan tersebut. “Ini bukan sekadar nama, tapi menyangkut marga dan kehormatan keluarga,” jelasnya dengan serius.

Di luar jalur hukum, Rayen Pono berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian khusus pada kasus ini. Ia yakin Prabowo, dengan latar belakang Indonesia Timur-nya, memahami betapa sensitifnya persoalan yang menyangkut harga diri dan marga.

Perseteruan ini juga mencerminkan ketegangan yang lebih besar di industri musik antara pendukung sistem direct license (AKSI) dan pihak yang menentangnya (VISI). Rayen Pono konsisten berada di kubu VISI, sementara Dhani aktif memperjuangkan AKSI.

Kini, semua pihak menunggu perkembangan proses hukum baik di Bareskrim maupun sikap resmi MKD. Kasus ini tidak hanya menjadi ujian bagi hubungan personal kedua pihak, tetapi juga bagi sistem hukum dan tata kelola kehormatan di lembaga legislatif.

Dengan kompleksitas yang melibatkan unsur hukum, budaya, dan politik, penyelesaian kasus ini diharapkan dapat memberikan keadilan sekaligus menjadi pelajaran bagi semua pihak yang terlibat.