Qatar Berjuang Selamatkan Gencatan Senjata Gaza: Bayang-Bayang Pelanggaran dan Transisi Menuju Fase Kedua

DOHA (usmnews) – Dikutip dari SindoNews Di tengah ketegangan yang masih menyelimuti Jalur Gaza, pemerintah Qatar kembali menegaskan peran krusialnya dalam menjaga stabilitas kawasan. Pada hari Selasa, 2 Desember 2025, Kementerian Luar Negeri Qatar mengumumkan bahwa para mediator kini tengah berpacu dengan waktu untuk mendorong transisi kesepakatan damai antara Israel dan Hamas menuju “fase kedua”. Upaya diplomatik ini dilakukan di bawah tekanan berat akibat ratusan insiden pelanggaran yang dilaporkan dilakukan oleh pasukan Israel, yang mengancam akan meruntuhkan fondasi perdamaian yang baru saja dibangun. Majed al-Ansari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, dalam konferensi pers di Doha, mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai rapuhnya situasi di lapangan. Ia menekankan bahwa mediasi saat ini tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan status quo, melainkan memastikan agar gencatan senjata yang telah berlaku tidak kolaps akibat serangkaian pelanggaran. “Setiap pelanggaran di Gaza adalah ancaman langsung bagi kesepakatan ini dan secara signifikan melemahkan dampak positif yang diharapkan,” tegas al-Ansari. Ia menambahkan bahwa prioritas utama mediator adalah menjadikan gencatan senjata saat ini sebagai jembatan yang kokoh menuju implementasi perjanjian fase kedua yang lebih permanen.

Tarik Ulur Jenazah dan Syarat Negosiasi, namun, jalan menuju fase kedua terjal oleh persyaratan yang diajukan kedua belah pihak. Israel menetapkan syarat mutlak bahwa negosiasi fase kedua baru dapat dimulai setelah seluruh jenazah tawanan mereka dikembalikan. Di sisi lain, Hamas memberikan klarifikasi rinci mengenai status para tawanan. Kelompok perlawanan Palestina tersebut mengklaim telah membebaskan seluruh 20 tawanan Israel yang masih hidup dan menyerahkan 28 jenazah tawanan yang telah meninggal. Isu spesifik kini mengerucut pada keberadaan dua jenazah terakhir. Hamas menyatakan bahwa salah satu dari dua jenazah tersebut telah diserahkan dan diterima oleh pihak Israel, sementara satu jenazah lainnya masih dalam proses atau sengketa. Ketidaksepahaman mengenai jumlah dan status jenazah ini menjadi batu sandungan teknis yang menghambat kemajuan negosiasi politik. Statistik Kemanusiaan: Antara Harapan dan TragediLatar belakang dari negosiasi ini adalah krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober, di bawah kerangka kerja yang dikenal sebagai “Rencana Gaza Trump”, diharapkan dapat mengakhiri siklus kekerasan selama dua tahun terakhir. Konflik berkepanjangan sejak Oktober 2023 ini telah menelan korban jiwa lebih dari 70.000 warga Palestina—mayoritas adalah perempuan dan anak-anak—serta melukai lebih dari 171.000 orang.

Belum lagi, Kantor Media Gaza melaporkan data mengerikan tentang 9.500 warga Palestina yang dinyatakan hilang, dengan asumsi besar jenazah mereka masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan yang hancur. Meskipun gencatan senjata secara teknis sedang berlangsung, realitas di lapangan menunjukkan anomali yang mematikan. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa sejak perjanjian damai diberlakukan, serangan Israel tidak sepenuhnya berhenti. Tercatat setidaknya 356 warga Palestina tewas dan lebih dari 900 lainnya terluka justru di masa gencatan senjata ini. Israel dituduh terus menembaki warga sipil di wilayah-wilayah yang secara perjanjian tidak berada di bawah kendalinya. Sebaliknya, Hamas menyatakan komitmen penuh mereka terhadap seluruh butir perjanjian dan secara terbuka mendesak Amerika Serikat untuk menggunakan pengaruhnya guna menekan Israel agar mematuhi aturan main yang telah disepakati. Situasi ini menciptakan paradoks di mana upaya diplomasi tingkat tinggi di Doha berjalan beriringan dengan pertumpahan darah yang masih menetes di Gaza, menjadikan transisi ke fase kedua sebagai pertaruhan hidup dan mati bagi ribuan warga sipil yang tersisa.