Optimalisasi Belanja Daerah, Sekda Jateng Desak Pembaruan Layanan Digital

Semarang (usmnews) – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, terus mendorong pengadaan berkualitas melalui optimalisasi sistem LPSE. Langkah strategis ini bertujuan mewujudkan tata kelola belanja pemerintah secara lebih transparan. Selain itu, pemerintah daerah wajib menghasilkan pekerjaan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumarno menyampaikan arahan penting tersebut seusai mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Rapat evaluasi tata kelola layanan elektronik ini berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta LKPP segera menyempurnakan berbagai fitur teknis regulasi. Sebab, pemerintah daerah sangat membutuhkan sistem LPSE andal demi mewujudkan pengadaan berkualitas. Menurut Sumarno, proses lelang harus mengutamakan hasil pekerjaan yang memberikan manfaat nyata kepada publik. Oleh karena itu, kualitas tata kelola menjadi aspek utama penentu keberhasilan pembangunan daerah.

Menyempurnakan Tata Kelola Pengadaan Berkualitas Barang dan Jasa Pemerintah

Perkembangan situasi teknis saat ini menuntut pemerintah daerah untuk selalu memberikan masukan konstruktif kepada LKPP. Masukan tersebut mencakup berbagai pengalaman nyata serta kendala operasional yang menghambat kinerja tim di lapangan. Dengan demikian, pihak LKPP dapat menyusun regulasi baru serta merancang fitur sistem pengadaan yang akurat. “Pemerintah daerah perlu menyampaikan berbagai pengalaman dan kendala di lapangan sebagai masukan penyusunan regulasi,” tegas Sumarno. Selanjutnya, Sekretaris Daerah menekankan perlunya sistem informasi terpadu mengenai rekam jejak para penyedia barang.

Pemerintah daerah sangat memerlukan data mutakhir tentang para penyedia yang sedang mengikuti penawaran di daerah lain. Informasi transparan tersebut membantu panitia lelang melakukan klarifikasi kemampuan penyedia sebelum menetapkan pemenang lelang. Maka dari itu, pemerintah daerah dapat memastikan penyedia yang memenangkan lelang sanggup menyelesaikan proyek tepat waktu. “Pengadaan barang dan jasa tidak sekadar mengenai proses lelang, tetapi harus mampu menghasilkan barang berkualitas,” ujar Sumarno. Langkah verifikasi awal ini akan menekan risiko kegagalan proyek belanja di seluruh instansi pemerintah Jawa Tengah.

Mengoptimalkan Sistem LPSE Melalui Transparansi Belanja Digital demi Pengadaan Berkualitas

Selain perbaikan sistem lelang, Sumarno juga mengusulkan penyempurnaan aturan pengadaan barang melalui platform marketplace pemerintah. Mekanisme digital tersebut menawarkan transparansi harga tinggi karena pengguna anggaran dapat membandingkan harga barang secara terbuka. Namun, implementasi belanja digital belum berjalan maksimal sebab bendahara pemerintah masih menghadapi kerumitan aturan perpajakan. Oleh sebab itu, Pemerintah Jawa Tengah berharap penyempurnaan regulasi ini mampu menguatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Penyempurnaan tersebut akan meminimalkan berbagai risiko hukum serta teknis dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pemerintah daerah.

Capaian Layanan LPSE Jawa Tengah Dalam Menangani Aduan

Plt Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP, Sugianto, menyambut baik seluruh aspirasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut. Pihaknya sedang menyiapkan pembaruan layanan LPSE melalui revisi Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021. Forum koordinasi ini menjadi wadah penting untuk menghimpun masukan berharga dari pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. “Kegiatan ini bertujuan menyampaikan rencana pembaruan layanan LPSE serta menghimpun masukan dari pemerintah daerah,” kata Sugianto. LKPP berkomitmen mempercepat penyelesaian setiap kendala teknis agar sistem pengadaan elektronik semakin tangguh dan responsif.

Sugianto menyampaikan data pelayanan LPSE Jawa Tengah yang telah masuk hingga tanggal 21 Juli 2026. Pihak LKPP mencatat sebanyak 7.494 tiket layanan pengadaan yang berasal dari wilayah Jawa Tengah. Dari total aduan tersebut, tim teknis LKPP telah merampungkan 6.825 tiket aduan atau mencapai 91 persen. Capaian tinggi ini membuktikan komitmen bersama dalam merespons cepat setiap masalah teknis pengadaan barang di daerah. Oleh karena itu, sinergi kuat LKPP dan Pemprov Jawa Tengah akan mewujudkan pengadaan publik yang makin sempurna.