Aturan Baru Pemerintah. Tarif Jadi WNI Capai Rp 75 Juta, Lepas Status Hanya Rp 5 Juta

Semarang (usmnews) – Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menerbitkan peraturan baru mengenai biaya administrasi naturalisasi. Aturan ini mewajibkan warga negara asing membayar sejumlah uang untuk pindah kewarganegaraan. Saat ini, tarif jadi WNI menyentuh angka sebesar tujuh puluh lima juta rupiah. Angka ini memicu berbagai macam reaksi dari masyarakat luas maupun ekspatriat asing. Oleh karena itu, banyak pihak mulai mengkaji ulang rencana mereka mengajukan permohonan naturalisasi. Selain itu, pemerintah menganggap nominal tersebut sangat wajar untuk membiayai proses administrasi negara.​

Namun, biaya sangat berbeda berlaku bagi individu yang ingin melepas kewarganegaraan Indonesia. Orang-orang tersebut cukup membayar uang sebesar lima juta rupiah kepada instansi negara. Sebaliknya, hal ini bertolak belakang dengan tarif jadi WNI yang sangat mahal. Selanjutnya, publik membandingkan dua kebijakan ini melalui berbagai macam platform media sosial. Akan tetapi, kementerian hukum menyatakan bahwa perbedaan harga ini memiliki dasar hukum kuat. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami tujuan pemerintah menetapkan nominal harga tersebut.

Alasan Rasional di Balik Mahalnya Biaya Menjadi WNI

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memberikan klarifikasi mengenai kebijakan harga tarif. Beliau menjelaskan alasan utama pemerintah menaikkan biaya masuk kewarganegaraan Republik Indonesia saat ini. “Kami menyesuaikan harga ini dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek ekonomi dan prosedur administratif,” ucap beliau. Selanjutnya, beliau menegaskan bahwa beberapa negara lain juga menerapkan sistem biaya sangat tinggi. Oleh karena itu, Indonesia sekadar menyesuaikan standar internasional mengenai pendaftaran kewarganegaraan warga baru. Selain itu, negara membutuhkan biaya operasional besar untuk memproses dokumen semua calon warga.

Prosedur Pelepasan Status dan Harga Naturalisasi WNI

Akan tetapi, banyak masyarakat menyoroti aturan biaya pelepasan status yang amat luar biasa murah. Warga negara Indonesia bisa menanggalkan paspor Garuda hanya dengan membayar nominal lima juta. Namun, pejabat tinggi menepis anggapan miring mengenai kemudahan meninggalkan batas wilayah negara Indonesia kita. “Prosedur pelepasan kewarganegaraan tetap melewati serangkaian tahapan seleksi ketat dan proses sangat panjang,” ujar narasumber. Sebaliknya, orang asing harus menyiapkan modal finansial kuat sebelum memohon kewarganegaraan identitas baru. Oleh karena itu, pemerintah memastikan hanya individu berkualitas unggul yang masuk ke Indonesia.

Dampak Aturan Baru Bagi Minat Pindah Kewarganegaraan

Selanjutnya, peluncuran aturan baru ini pasti akan mempengaruhi minat warga asing ke depan. Ekspatriat harus berhitung ulang sebelum mereka mengajukan semua berkas kepada Kementerian Hukum HAM. Selain itu, mereka wajib memenuhi kriteria tambahan berupa kemampuan berbahasa Indonesia secara aktif. Sementara itu, kelompok pengamat hukum menilai regulasi negara ini memiliki efek positif ganda. Mereka memandang biaya mahal mampu menyaring calon warga berpotensi merugikan anggaran keuangan negara. Oleh karena itu, Indonesia hanya akan menerima pelamar orang asing berpenghasilan tingkat tinggi.

​Namun, pemberlakuan regulasi ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi individu miskin dari negara konflik. Para pengungsi pasti merasa susah saat mengumpulkan dana tujuh puluh lima juta rupiah tersebut. Akan tetapi, para pemerintah tetap konsisten menerapkan aturan hukum tanpa memberikan pengecualian secara khusus. “Kami harus memprioritaskan ketertiban hukum serta memastikan kemandirian finansial setiap individu calon warga,” tambah pejabat. Selain itu, badan pemerintah mengalokasikan penerimaan negara bukan pajak ini untuk mendanai program pembangunan. Oleh karena itu, semua masyarakat harus mendukung penuh setiap kebijakan strategis milik pemerintahan pusat.