Gempar! Air Laut Surut Perairan Banten Bukan karena Krakatau

Semarang (usmnews) – Air Laut Surut Perairan Banten yang terjadi pada 6 September 2026 lalu sempat memicu kepanikan dan keresahan publik di media sosial. Banyak warga mengaitkan fenomena Air Laut Surut Perairan Banten tersebut secara langsung dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang berlangsung pada 4 hingga 5 September 2026. Namun, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi mematahkan spekulasi tersebut dan memastikan bahwa fenomena surutnya air laut di kawasan pesisir Banten tidak memiliki keterkaitan langsung dengan erupsi gunung api di Selat Sunda tersebut.

Penjelasan teknis ini disampaikan untuk meredam kekhawatiran masyarakat pesisir Banten dan Lampung yang masih dibayangi trauma akan potensi ancaman tsunami. Pihak otoritas menegaskan bahwa erupsi menerus yang dialami oleh Gunung Anak Krakatau telah dinyatakan selesai secara penuh pada lewat tengah malam tanggal 6 September 2026, yakni sebelum video yang merekam penyusutan air laut tersebut viral dan ramai diperbincangkan di berbagai platform linimasa.

Kronologi Lengkap dan Klarifikasi Badan Geologi Soal Fenomena Air Laut Surut Perairan Banten

Surveyor Pemetaan Ahli Madya Badan Geologi Kementerian ESDM, Athanasius Cipta, memberikan analisis kronologis yang mendetail guna meluruskan kesalahpahaman publik. Dalam keterangannya, Cipta mengakui bahwa secara teori vulkanologi dan oseanografi, fenomena penyusutan air laut memang bisa menjadi pertanda awal kedatangan gelombang tsunami. Namun, hal itu hanya berlaku jika proses surutnya air terjadi dalam tempo yang sangat cepat serta menjangkau jarak yang sangat jauh melebihi siklus pasang surut harian yang normal.

Cipta menambahkan bahwa fenomena air laut yang surut tidak selalu serta-merta diakhiri oleh hempasan gelombang tsunami.

“Secara kronologis, video muncul pada tanggal 6 September 2026, sementara letusan menerus Gunung api Anak Krakatau dimulai tanggal 4 hingga 5 September 2026. Pada lewat tengah malam pukul 6 September 2026, Badan Geologi telah menyatakan bahwa erupsi menerus Gunung Anak Krakatau telah selesai. Artinya, bisa disimpulkan bahwa surut laut pada tanggal 6 September 2026 itu tidak ada kaitan langsung dengan erupsi Gunung Anak Krakatau,” kata Athanasius dalam unggahan resmi di akun Instagram @badan.geologi, sebagaimana dikutip pada Senin (14/9/2026).

Rekam Jejak Sejarah Erupsi Gunung Krakatau dan Ancaman Tsunami

Meskipun dalam insiden terbaru ini tidak ditemukan adanya keterkaitan, Badan Geologi tidak menampik bahwa dalam sejarahnya, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau maupun induknya, Krakatau Purba, pernah memicu gelombang tsunami dahsyat yang merusak wilayah pesisir di sekitarnya.

Salah satu peristiwa kelam yang masih segar dalam ingatan publik terjadi pada bulan Desember 2018. Saat itu, erupsi Gunung Anak Krakatau memicu longsoran lereng tubuh gunung ke dalam laut yang kemudian menerjang kawasan pantai barat Banten serta pesisir Kalianda di Lampung Selatan hingga memakan banyak korban jiwa.

Jauh sebelum peristiwa 2018, petaka letusan paling besar terjadi pada 26 Agustus 1883 saat Gunung Krakatau meletus hebat. Erupsi legendaris kala itu memicu tsunami raksasa dengan ketinggian gelombang mencapai 22 meter di area Teluk Betung, 15 meter di kawasan pesisir Carita dan Anyer, serta menyebabkan fenomena kenaikan permukaan air laut hingga 1,8 meter di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Selain itu, catatan geologi kuno juga merekam bahwa letusan Krakatau Purba pada tahun 416 masehi juga pernah meluluhlantakkan garis pantai akibat gelombang tsunami.

“Apakah Anak Krakatau pernah memicu terjadinya tsunami? Pernah. Yang terakhir dan tentu kita masih ingat pada tahun 2018, Desember 2018, erupsi Gunung Anak Krakatau memicu tsunami yang menyapu pantai barat Banten dan juga Kalianda, Lampung. Sebelumnya, tsunami yang paling besar yang pernah terjadi akibat letusan Gunung Anak Krakatau adalah pada tahun 1883, saat itu namanya adalah Gunung Krakatau. Erupsi pada tanggal 26 Agustus 1883 dan memicu terjadinya tsunami di Teluk Betung setinggi 22 meter, di pantai barat Banten sekitar Carita dan Anyer sekitar 15 meter, bahkan di Tanjung Priok Jakarta tercatat adanya kenaikan air sekitar 1,8 meter. Sebelumnya juga, Krakatau Purba tahun 416 juga pernah meletus dan menyebabkan tsunami,” papar Cipta secara rinci.

Kondisi Tubuh Gunung Anak Krakatau Saat Ini dan Imbauan Bagi Masyarakat

Walaupun memiliki rekam jejak geologis yang cukup menakutkan sebagai pemicu tsunami vulkanik, Badan Geologi memastikan bahwa hasil pemantauan alat pemantau (seismograf) serta pengamatan visual sejak tahun 2018 hingga saat ini tidak menunjukkan adanya tanda-tanda bahaya yang mengkhawatirkan. Pihak otoritas menegaskan tidak menemukan indikasi bahwa Gunung Anak Krakatau akan mengalami erupsi berskala besar yang berpotensi merobohkan atau meruntuhkan sebagian tubuh gunung ke dalam laut seperti yang terjadi pada delapan tahun lalu.

“Namun, sejak tahun 2018 hingga sekarang, Badan Geologi tidak menemukan adanya indikasi bahwa Gunung Anak Krakatau akan meletus besar, sehingga merobohkan sebagian tubuhnya dan memicu terjadinya tsunami,” tegas Cipta meyakinkan publik.

Atas dasar pertimbangan keselamatan tersebut, Badan Geologi mengeluarkan rekomendasi resmi yang wajib dipatuhi oleh warga lokal, nelayan, maupun wisatawan yang berada di sekitar Selat Sunda. Pihak otoritas mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga batas aman zona bahaya dan tidak mendekati area kawah.

Rekomendasi utama yang disampaikan mencakup dua poin penting:

1. Menjauhi segala bentuk aktivitas warga maupun pelayaran dalam radius aman sejauh 3 kilometer dari pusat letusan kawah Gunung Anak Krakatau.
2. Masyarakat diminta tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu liar atau hoaks yang tidak jelas sumber keabsahannya.

Badan Geologi mengimbau warga untuk selalu memverifikasi informasi kebencanaan melalui saluran komunikasi resmi, seperti aplikasi Magma Indonesia, situs web resmi Badan Geologi Kementerian ESDM, atau arahan langsung dari petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.