Pelantikan MUI Jateng 2026–2031: Soroti Pentingnya Kolaborasi Ulama dan Pemerintah

Semarang (USMNEWS) – Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah periode 2026–2031 resmi dikukuhkan pada Senin, 24 Agustus 2026. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum MUI Pusat, KH M Anwar Iskandar, di Graha Bhakti Praja, Semarang. Di bawah kepemimpinan Prof. Dr. KH Noor Achmad, susunan pengurus baru ini diisi oleh deretan akademisi dan pakar keagamaan. Organisasi ini menegaskan komitmennya untuk menjalankan peran ganda sebagai pelayan masyarakat sekaligus mitra strategis pemerintah daerah.

Dilansir dari Suara Merdeka, susunan pengurus periode ini mendapat apresiasi tinggi dari kepemimpinan pusat karena dinilai memiliki latar belakang akademik dan keulamaan yang sangat kuat. Meski memuji jajaran pengurus, pimpinan pusat mengingatkan agar potensi tersebut dibuktikan lewat kerja nyata yang memberi dampak langsung pada masyarakat.

“Namanya banyak profesor, namanya banyak ulama, tetapi nanti akan menjadi pujian. Apakah sehebat itu pekerjaan MUI Jawa Tengah di masa yang akan datang?” ujar KH M Anwar Iskandar.

Ia juga mendorong penguatan kaderisasi ulama perempuan serta kolaborasi lintas organisasi Islam untuk menjaga keberagaman.

Sinergi antara tokoh agama dan pemerintah daerah menjadi fokus utama yang disorot dalam pengukuhan ini. Penyelesaian berbagai persoalan sosial dan kemasyarakatan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan fatwa, melainkan butuh kebijakan nyata.

“Prinsip MUI adalah pemerintah itu mitra kita. Banyak masalah yang menjadi tugas kita untuk memberikan pelayanan kepada umat tidak bisa dilaksanakan sendirian tanpa campur tangan pemerintah,” tambahnya.

Kehadiran jajaran pemerintah provinsi dan Forkopimda dalam acara ini mempertegas komitmen awal untuk membangun kerja sama yang harmonis.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, turut menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru ini menjadi motor penggerak keharmonisan dan kemajuan daerah. Ia meminta peran organisasi ini diperkuat hingga tingkat kabupaten dan kota untuk membantu menangani isu-isu keumatan.

“Problem-solving terkait umat ini harus bisa terpecahkan. Jawa Tengah tidak bisa berdiri sendiri tanpa melakukan kolaborasi, di dalamnya termasuk Majelis Ulama Indonesia,” ujar Ahmad Luthfi.

Menurutnya, keterlibatan para cendekiawan dan akademisi di dalam kepengurusan sangat berharga untuk mendukung perumusan kebijakan daerah.

Sementara itu, Ketua Umum MUI Jateng Prof. Dr. KH Noor Achmad memaparkan beberapa agenda prioritas, mulai dari pemberdayaan ekonomi hingga penguatan komunikasi publik. Guna menunjang penyebaran edukasi keagamaan dan informasi program, kerja sama strategis juga dijalin bersama media massa.

“Kami selalu ingin dekat dengan media karena media itu adalah jendela, etalase Majelis Ulama Indonesia sekaligus jantungnya Majelis Ulama Indonesia dalam rangka memberikan informasi yang baik kepada masyarakat,” jelas Prof. Noor. Lewat kemitraan yang luas, kepengurusan baru ini diharapkan dapat menghadirkan kepemimpinan keagamaan yang adaptif dan berdampak.