Melawan Politisasi Lewat Otonomi Guru

KOMPAS.com (usmnews) – Presiden Prabowo belum mewujudkan janji kenaikan gaji guru Rp 2 juta, karena dia hanya memberikan kenaikan kepada guru bersertifikasi. Hal ini mencerminkan rendahnya otonomi guru, yang rentan terhadap politisasi karena posisi profesi guru yang masih tidak jelas. Pemerintah menciptakan segmentasi identitas keguruan yang memperburuk kesenjangan di kalangan guru.

Untuk memperbaiki kesejahteraan dan kualitas pendidikan, pemerintah perlu memastikan penggajian yang adil dan standar gaji yang layak. Guru yang masih bergantung pada pihak lain tidak dapat menjadi individu otonom yang mengungkapkan kebenaran dengan bebas. Reformasi sistem penggajian guru harus menjadi prioritas utama.

Desentralisasi kebijakan pendidikan juga penting, memberi wewenang lebih kepada guru dan sekolah untuk menentukan kebijakan yang sesuai kebutuhan lokal. Hal ini akan meningkatkan inovasi dan keterlibatan guru dalam pendidikan.

Diperlukan penguatan organisasi kolektif guru untuk memperjuangkan hak mereka dan mengatasi segmentasi ideologi antar organisasi. Dengan otonomi yang solid, guru dapat kembali menjadi pilar peradaban dan pembentuk generasi masa depan.