Turki Peringatkan Upaya Menteri Israel Bangun Sinagoga di Masjid Al-Aqsa Sangat Berbahaya

ANKARA (usmnews) – Turki mengeluarkan peringatan keras terkait pernyataan terbaru Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang mengusulkan pembangunan sinagoga di lokasi Masjid Al-Aqsa. Kementerian Luar Negeri Turki menyebutkan bahwa usulan tersebut merupakan langkah “baru dan sangat berbahaya” yang bertujuan untuk mengubah status dan identitas Yerusalem serta tempat-tempat sucinya.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Turki menyebutkan bahwa pernyataan Ben-Gvir mengenai pembangunan sinagoga di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa merupakan “contoh terbaru dari upaya Israel untuk merubah status dan identitas Yerusalem dan tempat-tempat sucinya.” Kemlu Turki menambahkan bahwa tindakan tersebut menimbulkan kemarahan di kalangan umat Islam dan menyebabkan kekhawatiran global.

“Provokasi terhadap Masjid Al-Aqsa, tempat suci yang secara eksklusif milik umat Islam, sangat menyinggung perasaan umat Islam dan berpotensi menyebabkan ketegangan di seluruh dunia,” kata pernyataan tersebut. Kemlu Turki juga mengecam serangan Israel terhadap warga Palestina yang dinilai semakin mengancam stabilitas regional dan global, serta mendesak masyarakat internasional untuk menghentikan agresi Tel Aviv dan melindungi warga Palestina.

Pernyataan ini menyusul klaim Ben-Gvir pada hari Senin bahwa orang Yahudi memiliki hak untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa. Ben-Gvir juga mengungkapkan rencananya untuk membangun sinagoga di lokasi yang selama ini menjadi titik api konflik. Ini adalah pertama kalinya seorang menteri Israel secara terbuka berbicara tentang pembangunan sinagoga di kompleks masjid yang menjadi pusat perhatian internasional.

Ben-Gvir, yang dalam beberapa bulan terakhir telah berulang kali menyerukan agar orang Yahudi diberikan izin untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa, semakin mempertegas posisinya yang dianggap kontroversial dan provokatif oleh banyak pihak. Peringatan dari Turki ini menegaskan kekhawatiran akan eskalasi ketegangan yang dapat terjadi sebagai akibat dari kebijakan tersebut.