Transformasi Sektor Hulu Migas: Dari Penopang Swasembada Energi hingga Penggerak Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan

Semarang (usmnews) – Dikutip dari okezone.com Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia kini tidak lagi sekadar dipandang sebagai sumber penerimaan negara semata. Para pelaku industri ini tengah menegaskan kembali posisi vital mereka sebagai pilar utama dalam mewujudkan swasembada energi nasional, sekaligus menjadi motor penggerak kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya di area sekitar wilayah operasi.

​Pergeseran Paradigma: Lebih dari Sekadar Penerimaan Negara

​George NM Simanjuntak, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas, menyoroti adanya kesalahpahaman umum yang membatasi kontribusi migas hanya pada angka produksi dan setoran ke kas negara. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, industri ini menyuntikkan berbagai instrumen ekonomi yang krusial bagi daerah. Selain Dana Bagi Hasil (DBH) yang masuk ke anggaran daerah, terdapat program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM).

​Program PPM dan DBH menciptakan multiplier effect (efek berganda) yang nyata. George menekankan bahwa PPM harus dilihat sebagai investasi sosial jangka panjang, bukan sekadar biaya operasional tambahan. Hal ini penting untuk menjaga social license to operate izin sosial dari masyarakat agar operasi migas dapat berjalan lancar tanpa gangguan non teknis.

​Transformasi PPM: Dari Bantuan Sesaat Menuju Kemandirian

​SKK Migas tengah melakukan perombakan total terhadap tata kelola program sosial kemasyarakatan. Berdasarkan kajian akademis dan evaluasi historis, pendekatan lama yang bersifat “bantuan sesaat” atau karitatif terbukti kurang efektif. Program semacam itu tidak mampu menjawab tantangan dinamika sosial yang makin kompleks dan gagal menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat pasca-tambang.

​Sebagai solusinya, SKK Migas menerapkan strategi baru yang mencakup:

• ​Logical Framework Approach (LFA): Sebuah metode perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang sistematis dan terukur.
• ​Pemetaan Sosial dan Bisnis: Memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dan potensi daerah.
• ​Fokus pada Ring-1: Prioritas diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung dari aktivitas operasi.
• ​Penyelarasan dengan Asta Cita: Program dirancang untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam hal ketahanan energi dan pemerataan pembangunan.

​Tujuannya jelas: mengubah paradigma dari sekadar memberi bantuan menjadi membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

​Penguatan Rantai Pasok dan Kapasitas Nasional

​Di sisi operasional, Kenneth Gunawan selaku Chairperson of IPA Supply Chain Committee, menggarisbawahi pentingnya kemandirian industri melalui penguatan rantai pasok dalam negeri. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kini aktif melakukan asesmen dan uji coba (pilot project) untuk meningkatkan kualitas vendor lokal.

​Strategi rantai pasok saat ini membagi peran secara strategis:

1. ​Perusahaan Nasional: Memegang peran dominan dalam rantai pasok untuk memaksimalkan multiplier effect ekonomi domestik.
2. ​Perusahaan Modal Asing: Difokuskan pada penyediaan teknologi tinggi dan keahlian khusus yang belum sepenuhnya dikuasai oleh industri dalam negeri.

​Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait kendala operasional dan keterbatasan pembiayaan untuk proyek-proyek berskala besar yang berjalan bersamaan.

​Menyeimbangkan Transisi Energi dan Kebutuhan Ekonomi

​Marjolijn Wajong, Direktur Eksekutif IPA, menutup dengan perspektif makro mengenai posisi industri hulu migas di tengah transisi energi global. Industri ini berada pada fase kritis untuk menjamin ketersediaan energi yang andal dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia sembari mendukung proses transisi ke energi terbarukan.

​Melalui ajang IPA Convex ke-50, industri ini ingin membuka dialog transparan kepada publik mengenai kontribusi nyata sektor migas mulai dari investasi, transfer pengetahuan, hingga pembangunan infrastruktur daerah. Sinergi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci mutlak agar cita-cita swasembada energi dapat tercapai tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.