Transformasi Doktrin Keamanan AS 2025: Kebangkitan Hegemoni Belahan Barat dan Penerapan “Realisme Fleksibel”

​Washington (usmnews) – Dikutip dari Sindonews.com Pada awal Desember 2025, Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump merilis dokumen National Security Strategy (NSS) atau Strategi Keamanan Nasional terbaru. Dokumen ini menandai pergeseran fundamental dari kebijakan era sebelumnya (tahun 2022), dengan menegaskan kembali pendekatan unilateral dan prioritas domestik yang kuat.

Inti dari strategi baru ini adalah keinginan Washington untuk memulihkan dominasi mutlak di Belahan Barat (Benua Amerika) dan menerapkan kebijakan luar negeri yang berbasis pada kepentingan transaksional atau “realisme fleksibel”, seraya mengurangi keterlibatan ideologis di panggung global.

​Restorasi Doktrin Monroe dan Fokus Regional

Pilar utama dalam NSS 2025 adalah revitalisasi “Doktrin Monroe” abad ke-19. AS berambisi mengembalikan “keunggulan Amerika” di halaman belakangnya sendiri dengan cara menolak campur tangan kekuatan asing non-hemisfer (seperti Tiongkok atau Rusia) di kawasan Amerika Latin. Langkah ini mencakup pengalihan aset militer dari wilayah lain kembali ke perairan sekitar Amerika, serta pendekatan agresif terhadap perdagangan narkoba dan migrasi ilegal.​

Sebagai bentuk konkret, Washington secara terbuka mendukung pemerintahan konservatif di kawasan tersebut, seperti pemberian bantuan ekonomi senilai USD40 miliar kepada Argentina di bawah Presiden Javier Milei. Sebaliknya, tekanan militer ditingkatkan terhadap rezim yang berseberangan, seperti peningkatan kekuatan di sekitar Venezuela, yang memicu spekulasi adanya upaya penggulingan paksa.​

Sikap Ambivalen terhadap Tiongkok dan Pertahanan Taiwan

Berbeda dengan strategi sebelumnya yang menempatkan Tiongkok sebagai ancaman eksistensial utama, NSS kali ini tidak menjadikan persaingan dengan Beijing sebagai satu-satunya fokus. Namun, dokumen tersebut memberikan garis merah yang tegas terkait Taiwan. Mencegah Tiongkok merebut Taiwan tetap menjadi prioritas utama, bukan semata karena alasan demokrasi, melainkan karena kepentingan strategis rantai pasok cip komputer dan kendali atas jalur perdagangan Laut Cina Selatan.

AS mendorong sekutunya di Asia, khususnya India, untuk mengambil peran lebih besar dalam menyeimbangkan kekuatan ekonomi dan militer Beijing, seiring dengan tuntutan agar negara-negara mitra meningkatkan anggaran pertahanan mereka sendiri.​

Kritik Tajam terhadap Eropa dan Pergeseran di Timur Tengah

Hubungan transatlantik tampaknya mengalami ketegangan. Dokumen NSS secara mengejutkan melontarkan kritik keras terhadap Eropa, menuduh benua tersebut melakukan penyensoran kebebasan berbicara dan gagal menangani krisis migrasi yang dianggap mengancam peradaban. Terkait perang Rusia-Ukraina, AS mengisyaratkan kelelahan dan keinginan untuk segera mengakhiri konflik, bahkan jika itu berarti Ukraina harus merelakan sebagian wilayahnya—sebuah posisi yang bertentangan dengan banyak pemimpin Eropa. AS juga menekan Eropa untuk mandiri secara militer tanpa bergantung pada payung keamanan Amerika.

​Sementara itu, Timur Tengah dinyatakan tidak lagi menjadi prioritas strategis utama. Dengan kemandirian energi AS yang telah tercapai, Washington menilai urgensi intervensi di kawasan ini telah surut. Meskipun AS tetap berkomitmen pada keamanan Israel dan jalur pelayaran, narasi yang dibangun adalah mengubah pandangan terhadap Timur Tengah dari zona konflik menjadi zona investasi, meskipun realitas di lapangan—seperti serangan di Gaza, Tepi Barat, dan Lebanon—masih menunjukkan ketidakstabilan.

​Filosofi “Realisme Fleksibel”Secara filosofis, NSS 2025 memperkenalkan konsep “Realisme Fleksibel”.

AS menyatakan tidak akan lagi memaksakan nilai-nilai demokrasi atau hak asasi manusia ke negara lain sebagai syarat hubungan diplomatik. Washington siap bekerja sama dengan negara manapun, terlepas dari sistem pemerintahannya, selama hal tersebut menguntungkan kepentingan nasional Amerika. Pendekatan ini menegaskan penolakan Trump terhadap multilateralisme global demi fokus pada penguatan negara-bangsa sebagai unit politik fundamental.