Singapura Gelar Sidang Kasus Korupsi Terbesar dalam 40 Tahun

Singapura, (usmnews) – Mantan Menteri Perhubungan Singapura, S Iswaran, dijadwalkan menjalani sidang terbuka di pengadilan pada Selasa (24/9/2024) atas dugaan kasus korupsi. Kasus ini melibatkan tokoh penting dunia bisnis, Ong Beng Seng, yang memiliki peran dalam membawa ajang balapan malam Formula 1 (F1) ke Singapura. Sidang ini menjadi perhatian besar karena melibatkan mantan pejabat tinggi negara, sebuah kejadian langka di Singapura.

Terakhir kali seorang menteri di Singapura menghadapi penyelidikan korupsi adalah sekitar 40 tahun lalu, saat Teh Cheang Wan, Menteri Pembangunan Nasional, meninggal dunia karena bunuh diri pada 1986 sebelum sempat diadili. Sebelumnya, pada 1975, Wee Toon Boon, mantan Menteri Negara Urusan Lingkungan, juga dihukum penjara karena kasus korupsi.

Kasus Iswaran menjadi sorotan tidak hanya karena posisinya sebagai menteri, tetapi juga karena dakwaan yang dikenakan terkait dengan Pasal 165 KUHP. Pasal ini melarang pegawai negeri menerima barang berharga dari individu yang terlibat dalam urusan resmi mereka.

Tuduhan dan Dakwaan Terhadap Iswaran

Iswaran, yang dikenal karena perannya dalam mengamankan ajang Formula 1 di Singapura, dihadapkan pada 35 dakwaan yang mencakup korupsi, penerimaan hadiah sebagai pegawai negeri, serta upaya menghalangi proses peradilan. Dakwaan tersebut menuduh Iswaran menerima lebih dari 400.000 dolar Singapura (setara 306.000 dolar AS) dalam bentuk hadiah dari dua pengusaha: Ong Beng Seng, miliarder Malaysia yang juga memfasilitasi balapan F1, dan Lum Kok Seng, seorang tokoh yang memiliki hubungan kuat dengan organisasi akar rumput di daerah pemilihan Iswaran.

Hadiah yang diterima Iswaran meliputi tiket untuk pertunjukan musikal di West End, penerbangan, sebotol wiski, tiket pertandingan Liga Primer Inggris, hingga sebuah sepeda Brompton. Meskipun Iswaran menghadapi dakwaan serius, kedua pengusaha, Ong dan Lum, tidak dikenai tuduhan hukum apapun.

Dalam surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada 17 Januari, sehari sebelum didakwa, Iswaran menolak tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Ia juga menyatakan bahwa ia tidak menyadari hadiah dari teman-temannya dapat dianggap sebagai “bentuk kepuasan terselubung.” Setelah kasus ini muncul, Iswaran mengundurkan diri dari jabatannya dan keluar dari Partai Aksi Rakyat (PAP), partai yang telah lama berkuasa di Singapura.

Sikap Tegas Pemerintah Singapura

Menanggapi kasus ini, Perdana Menteri Lee Hsien Loong menegaskan bahwa pemerintah Singapura akan menangani kasus ini dengan tegas sesuai hukum yang berlaku. “Saya berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas Partai dan Pemerintah, serta reputasi kami sebagai negara yang jujur dan bebas dari korupsi. Warga Singapura tidak mengharapkan hal yang kurang dari itu,” ujar Lee dalam pernyataannya.

Sebagian besar dakwaan terhadap Iswaran terkait dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah ada sejak 1871. Hukum ini menetapkan bahwa menerima atau memperoleh sesuatu yang berharga, baik secara cuma-cuma atau dengan pembayaran yang tidak memadai, dari individu yang bekerja sama dalam kapasitas resmi merupakan pelanggaran hukum.

Pengadilan dan Tim Hukum

Sidang Iswaran dipimpin oleh tim hukum yang diketuai oleh Davinder Singh, seorang penasihat senior dan mantan anggota parlemen dari PAP. Singh adalah pengacara terkemuka yang sering mewakili Perdana Menteri Lee serta mendiang Lee Kuan Yew, pendiri negara Singapura. Dalam proses hukum ini, istri Iswaran juga menjadi salah satu dari 56 saksi yang akan dipanggil oleh pihak penuntut.

Kasus ini diharapkan menjadi ujian penting bagi komitmen Singapura terhadap transparansi dan integritas dalam pemerintahan, sekaligus menjadi pengingat bahwa bahkan pejabat tinggi pun tidak kebal dari hukum di negara tersebut.