Sinergi Kemenag dengan PBNU dan Muhammadiyah

Jakarta, (usmnews) – Kemenag mengadakan pertemuan dengan LF PBNU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah untuk bahas sinergi program keagamaan.

Direktur Arsad Hidayat menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dengan ormas Islam untuk merespons isu-isu keagamaan, khususnya penetapan awal bulan hijriah. “Kami ingin memperkuat kolaborasi agar dapat merespons isu-isu keagamaan secara efektif,” ujar Arsad di Jakarta, Kamis.

Arsad memaparkan empat program prioritas bersama ormas Islam, dengan memulai kunjungan ke kantor Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada 15 Januari 2025, lalu ke kantor LF PBNU sepekan kemudian.

Pertama, penguatan peran masjid dalam isu lingkungan dan kemanusiaan melalui kelanjutan Deklarasi Istiqlal. “Program ini bertujuan menjadikan masjid sebagai pusat kepedulian sosial dan lingkungan dengan mendorong kegiatan dakwah dan edukasi yang berwawasan lingkungan,” kata Arsad.

Kedua, penanganan paham keagamaan dengan memperkuat moderasi beragama untuk menjaga harmoni kehidupan beragama di tengah dinamika sosial.

Ketiga, penetapan awal bulan hijriah berdasarkan kriteria Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). “Kami berdiskusi untuk mencapai kesepahaman dalam penentuan awal bulan hijriah, terutama Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha,” tambahnya.

Keempat, pengembangan literasi keislaman melalui platform digital ELIPSKI, yang menyediakan berbagai referensi keagamaan, termasuk naskah khotbah dan buku digital.

Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Hamim Ilyas, menyambut baik kerja sama dengan Bimas Islam. Ia menekankan pentingnya sinergi dalam memperkuat pemahaman keagamaan di masyarakat dan menggarisbawahi peran masjid Muhammadiyah dalam dakwah. “Kami memiliki lebih dari 12.000 masjid aktif, namun masih banyak yang membutuhkan perhatian dalam hal infrastruktur dan program pemberdayaan,” ujarnya.

Ketua LF PBNU Sirril Wafa menambahkan pentingnya pemahaman metode hisab dan rukyat dalam penetapan awal bulan hijriah. “NU tidak hanya menggunakan rukyat, tetapi juga hisab dengan tingkat akurasi tinggi sebagai bagian dari metode penetapan awal bulan hijriah,” kata Sirril.

PBNU mengadopsi metode Qath’iyu al-Ruqyah untuk menetapkan awal bulan hijriah dengan elongasi hilal 9,9 derajat.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan ormas Islam untuk menghadapi berbagai permasalahan keagamaan di masyarakat.