Sebanyak 100 Angkot Lama di Jakarta Akan Diganti Dengan Armada Mikrotrans Bertenaga Listrik, Sementara Pengemudi Yang Sembrono Wkan Ditinjau Kinerjanya.

Semarang (usmnes) dikutip dari cna.id Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan rencana ambisius untuk melakukan transformasi besar-besaran pada sektor angkutan kota. Langkah strategis ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan kenyamanan transportasi publik di Ibu Kota, sekaligus mendukung inisiatif ramah lingkungan.

Inti dari rencana ini adalah program peremajaan yang menargetkan 100 unit angkutan kota (angkot) konvensional yang dianggap sudah tua dan tidak lagi memenuhi standar pelayanan. Unit-unit lawas ini akan digantikan oleh armada Mikrotrans modern yang sepenuhnya bertenaga listrik (Electric Vehicle/EV).

Peningkatan ini bukan sekadar penggantian mesin; armada baru tersebut dirancang untuk memberikan lompatan kualitas yang signifikan bagi penumpang. Setiap unit Mikrotrans listrik akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, termasuk pendingin udara (AC) untuk kenyamanan, kamera pengawas (CCTV) dan sistem pelacakan (GPS) untuk keamanan, serta berbagai fitur keselamatan modern lainnya.

Detail Rencana dan Tahapan Implementasi
Informasi ini dikonfirmasi oleh Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim. Dalam keterangan tertulisnya pada Senin (17/11), yang dikutip dari Tempo, Chico menjelaskan bahwa program substitusi armada ini akan dilaksanakan secara bertahap.

“100 unit angkot tua diganti dengan Mikrotrans EV (Electric Vehicle) ber-AC, CCTV, GPS, dan fitur keselamatan,” ungkap Chico.

Proses peremajaan ini akan dibagi menjadi dua fase utama. Fase pertama dijadwalkan akan dimulai pada akhir tahun ini, tepatnya pada bulan Desember 2025, dengan pengenalan 50 unit Mikrotrans EV pertama. Fase kedua akan menyusul tidak lama kemudian, direncanakan pada Februari 2026, dengan penambahan 50 unit sisanya, sehingga menggenapi total 100 unit baru.

Pengelolaan armada baru ini tidak akan dilakukan langsung oleh Pemprov, melainkan akan dioperasikan oleh tiga entitas yang sudah lama menjadi mitra dalam pengelolaan transportasi publik di Jakarta, yaitu Koperasi Wahana Kalpika (KWK), Mayasari Bakti, dan Steady Safe.

Evaluasi Kualitas Pengemudi
Pemprov DKI Jakarta menyadari bahwa modernisasi armada (perangkat keras) harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (perangkat lunak), dalam hal ini para pengemudi (pramudi).

Bersamaan dengan rencana peremajaan ini, Pemprov juga tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para pramudi Mikrotrans JakLingko yang ada saat ini. Evaluasi ini dipicu oleh tingginya jumlah keluhan yang diterima dari masyarakat.

Sepanjang periode Januari hingga Oktober 2025 saja, tercatat ada 1.127 keluhan masyarakat terkait layanan Mikrotrans. Data keluhan tersebut menunjukkan masalah serius pada perilaku pengemudi:

•68 persen (mayoritas besar) keluhan terkait dengan sopir yang berkendara secara ugal-ugalan atau sembrono.

•22 persen keluhan menyoroti sikap pengemudi yang tidak ramah, judes, atau kurang profesional dalam melayani penumpang.

•10 persen keluhan melaporkan pengemudi yang membawa serta anggota keluarga saat sedang bertugas mengoperasikan angkutan.

Menanggapi data yang mengkhawatirkan ini, Gubernur Jakarta, Pramono Anung Wibowo, telah memberikan instruksi tegas. Ia memerintahkan agar setiap sopir yang terbukti tetap berkendara ugal-ugalan setelah melalui proses evaluasi, untuk segera diberhentikan dari tugasnya.

Program Pelatihan dan Perekrutan Baru
Meskipun bersikap tegas, Pemprov tetap membuka ruang perbaikan bagi para sopir lama. Mereka akan diberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan ulang dan sertifikasi resmi.

Kurikulum pelatihan ini dirancang secara komprehensif untuk mengatasi keluhan utama masyarakat. Materi yang akan diajarkan mencakup:

•Defensive Driving: Untuk mengurangi perilaku ugal-ugalan dan meningkatkan keselamatan.

•Service Excellence: Untuk memperbaiki etika pelayanan agar lebih ramah.

•Safety & Emergency: Pengetahuan mengenai prosedur keselamatan dan kondisi darurat.

•Digital Ticketing: Pengenalan sistem tiket digital.

•Etika Profesi: Menanamkan standar profesionalisme dalam bekerja.

Para peserta yang berhasil lulus pelatihan akan mendapatkan sertifikat resmi dari LSP TransJakarta. Sertifikat ini memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan nomor LSP-2024-001 dan memiliki masa berlaku selama tiga tahun.

Bagi sopir lama yang gagal dalam dua kali kesempatan pelatihan, Pemprov masih memberikan solusi. Mereka akan diberi kesempatan mengikuti pelatihan remedial secara gratis, atau akan dialihkan ke rute lain di luar layanan Mikrotrans, seperti menjadi pengemudi untuk feeder BRT.

Selain membenahi sopir yang ada, Pemprov juga menargetkan perekrutan 1.000 sopir baru. Mereka diwajibkan mengikuti pelatihan serupa sebelum nantinya direkrut untuk memperkuat armada Mikrotrans listrik yang baru.