RPJMN Tertunda di 100 Hari Prabowo

Jakarta (usmnews) – Pada Selasa (28/1/2025), masa pemerintahan Prabowo-Gibran memasuki 100 hari, sementara pemerintah belum merilis RPJMN 2025-2029. Selama periode ini, beberapa kebijakan telah dikeluarkan; namun, sektor infrastruktur tampak kurang mendapat perhatian. Selain itu, pemerintah belum merilis dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang seharusnya menjadi pedoman utama pembangunan nasional.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, mengkritik lambatnya penerbitan RPJMN. Yose menyebut dokumen tersebut sangat penting sebagai panduan teknokratis bagi kebijakan ekonomi. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah seharusnya sudah merilis RPJMN dalam tiga bulan setelah pelantikan. Tanpa dokumen ini, arah pembangunan nasional terlihat belum terstruktur dan kurang jelas.

Lebih lanjut, pemerintah juga memangkas anggaran infrastruktur hingga 34,3%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan kebijakan ini melalui surat resmi yang merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1/2025 tentang efisiensi belanja. Pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari upaya penghematan sebesar Rp256,1 triliun untuk seluruh kementerian dan lembaga.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad, memperingatkan bahwa pemangkasan anggaran infrastruktur berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi. “Infrastruktur adalah belanja modal. Jika belanja modal berkurang, kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan turun,” ujar Tauhid.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Mereka menunggu arah kebijakan yang lebih jelas untuk mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan. Selain itu, kritik juga muncul terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai masih bersifat sementara dan kurang memiliki visi jangka panjang.

Ke depan, pemerintah perlu segera mempercepat penerbitan RPJMN dan memastikan kebijakan infrastrukturnya dapat mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. Mengingat bahwa infrastruktur memainkan peran penting dalam mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja, sektor ini perlu mendapatkan prioritas lebih tinggi.