Respons Krisis Ekologis: DPR Dorong Pembentukan Panja Penyelamatan Hutan Pasca-Bencana Sumatera

Jakarta (usmnews) — Dikutip dari DetikNews, ​Gelombang bencana alam hidrometeorologi yang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) baru-baru ini telah memicu keprihatinan mendalam di tingkat nasional.

Tragedi yang merenggut lebih dari 600 nyawa ini tidak hanya dilihat sebagai musibah semata, melainkan indikator kuat adanya kerusakan ekologis yang parah. Menanggapi situasi kritis ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, secara tegas mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Hutan sebagai langkah strategis parlemen.

​Urgensi Evaluasi Menyeluruh Hutan Indonesia

​Panggah Susanto menilai bahwa kondisi hutan di Indonesia saat ini berada dalam taraf yang mengkhawatirkan. Dalam keterangannya pada Selasa (2/12/2025), ia menekankan bahwa kerusakan hutan bukan lagi isu sektoral, melainkan pemicu utama terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor yang masif. Pembentukan Panja Penyelamatan Hutan dianggap krusial untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kehutanan nasional. Menurutnya, degradasi lahan tidak hanya terjadi di Sumatera, tetapi juga telah menjadi masalah kronis di Pulau Jawa, yang kerap menyebabkan banjir di berbagai daerah.

​Agenda Pemanggilan Menteri Kehutanan

​Sebagai langkah konkret jangka pendek, Komisi IV DPR dijadwalkan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kehutanan pada Kamis, 4 Desember mendatang. Pertemuan ini tidak hanya sekadar formalitas, namun bertujuan untuk menuntut akuntabilitas pemerintah.

​Agenda utama pertemuan tersebut adalah meminta penjelasan komprehensif dari Kementerian Kehutanan mengenai korelasi antara tingkat kerusakan hutan dengan intensitas bencana yang terjadi. DPR ingin memastikan apakah fungsi pengawasan hutan telah berjalan efektif atau justru terjadi pembiaran yang berujung fatal. Fokus pembahasan akan mencakup analisis penyebab banjir di Sumatera serta strategi mitigasi untuk wilayah rawan bencana lainnya di Indonesia.

​Sorotan Publik: Fenomena “Banjir Kayu” dan Dugaan Pembalakan Liar

​Salah satu aspek yang paling menyita perhatian dalam bencana kali ini adalah temuan material banjir yang tidak lazim. Berdasarkan laporan di lapangan dan video yang viral di media sosial, arus banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga membawa serta ribuan gelondongan kayu besar. Fenomena serupa juga dilaporkan terjadi di Pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat.

​Visual mengerikan ini memicu spekulasi kuat di kalangan warganet dan pengamat lingkungan mengenai praktik illegal logging (pembalakan liar) di hulu sungai. Kayu-kayu gelondongan yang hanyut tersebut diduga kuat merupakan hasil tebangan yang belum sempat diangkut, yang kemudian tersapu air saat curah hujan tinggi, menghantam pemukiman warga dengan daya rusak yang luar biasa.

Keberadaan kayu-kayu ini menjadi bukti visual yang sulit dibantah mengenai adanya aktivitas perusakan hutan yang memperparah dampak bencana, menjadikan pembentukan Panja dan evaluasi dari Kementerian Kehutanan semakin mendesak untuk dilakukan demi mencegah terulangnya tragedi kemanusiaan serupa di masa depan.