Presiden Lebanon Perintahkan Militer Balas Serangan Israel Pasca-Pelanggaran Gencatan Senjata di Selatan

Ketegangan di perbatasan selatan Lebanon kembali meningkat tajam menyusul serangkaian insiden yang terjadi meskipun telah disepakati gencatan senjata. Pada Kamis (30/10), Presiden Lebanon, Joseph Aoun, mengeluarkan perintah tegas kepada pihak militer negaranya untuk melakukan balasan terhadap setiap serangan atau upaya penetrasi yang dilakukan oleh pasukan Israel ke wilayah selatan Lebanon yang telah dibebaskan. Laporan media lokal mengindikasikan bahwa perintah militer ini menjadi yang pertama kali dikeluarkan oleh Presiden sejak perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada akhir November 2024.

Perintah tersebut muncul sebagai respons langsung terhadap sebuah insiden serius. Pada malam sebelumnya, Rabu (29/10), pasukan Israel dilaporkan menyerbu gedung balai kota di Blida, Lebanon selatan, yang ironisnya berujung pada tewasnya seorang pejabat pemerintah setempat.

Kantor berita nasional Lebanon (NNA) melaporkan bahwa Presiden Aoun mengecam keras serangan di Blida, mengategorikannya sebagai “bagian dari pola agresi Israel yang terus berlanjut.” Kecaman ini disampaikan dalam sebuah pertemuan penting dengan Panglima Angkatan Darat, Jenderal Rudolph Haykal, yang berlangsung di Istana Baabda, Beirut.

Aoun secara khusus menyoroti fakta bahwa serangan yang mematikan itu terjadi hanya sehari setelah pertemuan rutin komite pengawas gencatan senjata. Dalam pertemuan dengan Jenderal Haykal, Presiden menekankan bahwa peran komite pengawas tersebut harus lebih dari sekadar “mencatat insiden” yang terjadi. Sebaliknya, komite itu “harus bertindak untuk menghentikannya dengan menekan Israel agar menghormati perjanjian gencatan senjata November dan menghentikan pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon.” Pernyataan ini menunjukkan rasa frustrasi dari pihak Lebanon terhadap efektivitas mekanisme pengawasan gencatan senjata yang ada, menuntut tindakan yang lebih kuat dan substantif dari badan internasional untuk menjaga perdamaian.

Di pihak Israel, militer mereka mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bahwa gedung balai kota di Blida baru-baru ini digunakan untuk aktivitas Hizbullah dengan menyamarkannya sebagai fasilitas sipil. Klaim ini digunakan sebagai pembenaran atas serangan mereka.

Perjanjian gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel yang dicapai pada November 2024 menetapkan bahwa pasukan Israel seharusnya telah melakukan penarikan diri secara penuh dari wilayah selatan Lebanon paling lambat pada Januari tahun ini. Namun, faktanya, Israel hanya melakukan penarikan sebagian dan hingga kini masih mempertahankan kehadiran militernya di lima pos perbatasan yang terus mereka duduki, yang dianggap oleh Lebanon sebagai pelanggaran kedaulatan yang berkelanjutan. Serangan Israel ke Lebanon, yang dimulai secara terbatas pada Oktober 2023, telah menelan korban jiwa lebih dari 4.000 orang dan melukai hampir 17.000 lainnya, dengan intensitas yang meningkat menjadi ofensif penuh pada September 2024 sebelum gencatan senjata disepakati.

Di sisi Lebanon, Hizbullah menyambut baik dan memuji keputusan Presiden Aoun untuk mengizinkan militer membalas serangan. Mereka menyatakan dukungan penuh kepada militer Lebanon untuk memperkuat kemampuan pertahanannya.

Namun, Hizbullah juga mendesak pemerintah Lebanon untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dan proaktif, meminta pemerintah untuk “mengambil langkah berbeda dari yang dilakukan selama 11 bulan terakhir dan menunaikan tanggung jawabnya dengan menyusun rencana politik dan diplomatik guna menghentikan serangan serta melindungi warga dan kepentingan Lebanon.”

Perbedaan pandangan masih mencuat terkait isu kontrol senjata. Meskipun pemerintah Lebanon pada Agustus lalu telah menyetujui rencana untuk menempatkan seluruh senjata di bawah kendali negara, Hizbullah menolak kebijakan tersebut. Kelompok itu berkeras akan mempertahankan persenjataannya hingga Israel menarik diri sepenuhnya dari lima pos perbatasan yang masih mereka duduki di selatan Lebanon, menjadikan isu penarikan penuh Israel sebagai kunci utama stabilitas dan perdebatan internal mengenai kontrol persenjataan negara. Perintah Presiden Aoun, dengan demikian, menandai titik didih baru dalam dinamika pasca-gencatan senjata yang rapuh di kawasan tersebut.