Perubahan Jadwal Libur Lebaran 2025, Dimulai Tanggal 21 Maret

Jakarta (usmnews) – Perubahan kebijakan pembelajaran selama Ramadhan 2025 di Indonesia diumumkan oleh Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendagri. Mereka menetapkan aturan baru berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang berlangsung pada 21 Februari 2025. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memerintahkan penyesuaian pembelajaran selama Ramadan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi. Mereka merilis Surat Edaran Bersama Nomor 4 Tahun 2025, Nomor 9 Tahun 2025, dan Nomor 400.6/1432.A/SJ untuk mendukung langkah tersebut. Oleh karena itu, pihak terkait menerapkan kebijakan baru agar sistem pendidikan dapat beradaptasi dengan kondisi Ramadhan.

Selanjutnya, pemerintah menetapkan jadwal libur awal puasa. Siswa mendapatkan libur pada 27 dan 28 Februari serta 3, 4, dan 5 Maret 2025. Kemudian, sekolah mengarahkan siswa mengikuti pembelajaran mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan. Selanjutnya, pemerintah mengatur agar kegiatan pembelajaran berlangsung tatap muka di sekolah dan madrasah dari 6 hingga 20 Maret 2025. Langkah ini memastikan siswa mengikuti pembelajaran aktif selama bulan suci.

Kemudian, pemerintah mengatur libur bersama Lebaran 2025. Mereka menetapkan libur bersama pada tanggal 21, 22, 24, 25, 26, 27, dan 28 Maret serta 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 April 2025. Dalam periode itu, sekolah mendorong siswa menjalankan kegiatan sosial dan silaturahmi guna mempererat persaudaraan. Aktivitas tersebut meningkatkan iman, akhlak mulia, dan kepemimpinan, sehingga membentuk karakter yang lebih baik.

Selanjutnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengucapkan terima kasih kepada menteri-menteri terkait dan menyatakan bahwa kebijakan ini membantu melancarkan arus mudik Lebaran. Ia menghargai sinergi antarkementerian yang bekerja menciptakan mudik yang aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat.

Akhirnya, perubahan ini mencerminkan komitmen pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung mobilitas masyarakat. Para pejabat mengharapkan kebijakan baru ini mendorong adaptasi cepat serta memberikan dampak positif bagi seluruh siswa di Indonesia.