Pemerintah Thailand Selidiki Transaksi Perbankan Terkait Pembelian Senjata oleh Junta Myanmar

Baca juga berita yang lain : International

BANGKOK (usmnews)- Pemerintah Thailand akan mengadakan pertemuan minggu depan dengan bank-bank komersial dan lembaga-lembaga negara untuk menyelidiki transaksi yang diduga digunakan untuk pembelian senjata oleh junta Myanmar, serta mendesak pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Thailand, Maris Sangiampongsa.

Pekan lalu, perwakilan bank-bank di Thailand menyampaikan kepada komite parlemen bahwa mereka telah mematuhi peraturan yang ada namun tidak memiliki kapasitas untuk menyelidiki semua transaksi yang dapat digunakan untuk pembelian senjata. Pernyataan ini menanggapi laporan pakar PBB mengenai lonjakan dana yang disalurkan melalui bank-bank Thailand untuk pembelian senjata yang digunakan oleh junta terhadap penduduk sipil.

Pada Kamis (18/7/2024), Maris Sangiampongsa menyampaikan kepada parlemen bahwa pertemuan Kementerian Luar Negeri pada 24 Juli bertujuan untuk memastikan bahwa bank-bank tersebut mengikuti proses uji tuntas yang tepat dan memastikan adanya pengawasan terhadap transaksi mereka. Pernyataan ini sebagai respons terhadap ketua komite keamanan nasional DPR yang meminta jawaban dari perdana menteri mengenai dugaan transfer dana terkait pembelian senjata.

Myanmar saat ini sedang terlibat dalam perang saudara antara militer, yang mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021 setelah satu dekade demokrasi, melawan aliansi longgar yang terdiri dari tentara etnis minoritas dan gerakan perlawanan yang setia kepada pemerintah bayangan. Militer Myanmar dituduh melakukan kekejaman sistematis, meskipun tuduhan ini dianggap sebagai disinformasi oleh pihak Barat.

Maris menegaskan bahwa Thailand tidak memiliki kebijakan untuk mendukung transaksi perbankan yang melanggar hak asasi manusia dan juga tidak mendukung sanksi ekonomi terhadap Myanmar. Laporan yang dibuat oleh Tom Andrews, pelapor khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di Myanmar, menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Thailand telah menggunakan bank lokal untuk mentransfer dana senilai USD 120 juta untuk senjata dan bahan-bahan terkait ke Myanmar pada tahun fiskal 2023, meningkat dari USD 60 juta pada tahun sebelumnya. Transaksi-transaksi ini, menurutnya, melemahkan upaya global untuk mengisolasi militer Myanmar, yang menghadapi salah satu tantangan terbesar di medan perang selama lima dekade kekuasaannya di bekas jajahan Inggris tersebut.

Juru bicara dewan militer yang berkuasa di Myanmar tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar pada hari Kamis. Lima bank komersial Thailand yang disebutkan dalam laporan PBB, yaitu Krung Thai (KTB.BK), SCBX (SCB.BK), Bangkok Bank (BBL.BK), TMB Thanchart Bank (TTB.BK), dan Kasikorn Bank (KBANK.BK), tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Bank sentral Thailand menyatakan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional dan lokal untuk menghasilkan basis data informasi tentang perusahaan-perusahaan yang terkait dengan junta Myanmar.

Update terus berita terkini! Kunjungi halaman usmtv.id
Artikel mengenai Pemerintah Thailand Selidiki Transaksi Perbankan Terkait Pembelian Senjata oleh Junta Myanmar dapat Anda temukan pada International dan di tulis oleh Okta