Pemerintah Kaji Ulang Penjurusan IPA-IPS di SMA

Jakarta (usmnews)- Pemerintah putuskan kaji ulang rencana kembalikan sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti ungkap hal ini usai rapat tertutup dengan Komisi X DPR. Ia sampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto minta kajian lebih mendalam sebelum ambil keputusan final.

Mu’ti jelaskan bahwa pemerintah masih koordinasi dengan Menteri Koordinator PMK Pratikno. Hasil kajian akan langsung mereka laporkan ke Presiden dalam beberapa hari ke depan. “Kami dapat arahan untuk pelajari semua aspek terkait penjurusan ini,” ujar Mu’ti.

Rencana ini sebelumnya sudah picu pro-kontra di kalangan pendidik. Perhimpunan Guru dan Pendidikan (P2G) nilai sistem penjurusan tidak relevan lagi. Mereka tunjukkan bahwa Tes Kemampuan Akademik (TKA) tetap bisa jalan tanpa penjurusan.

Koordinator P2G Satriwan Salim tegaskan bahwa sistem peminatan di Kurikulum Merdeka sudah cukup. Siswa bisa pilih mata pelajaran sesuai minat dan kebutuhan kuliah. “Kalau mau masuk kedokteran, siswa bisa fokus ke Biologi-Kimia sejak kelas 11 tanpa perlu jurusan IPA,” jelas Satriwan.

P2G khawatir kembalinya penjurusan tunjukkan ketidakonsistenan pemerintah. Mereka nilai esensi peminatan dan penjurusan sebenarnya sama. Perubahan kebijakan ini hanya buat kebingungan di dunia pendidikan.

Namun, guru-guru sebenarnya tidak khawatir soal teknis implementasi. Mereka sudah punya pengalaman menerapkan sistem penjurusan sebelumnya. Tantangan terbesar justru pada penyesuaian kurikulum dan pembagian rombongan belajar.

Pemerintah masih kumpulkan masukan dari berbagai pihak. Mereka pelajari dampak penjurusan terhadap kesiapan siswa masuk perguruan tinggi. Sistem lama dinilai lebih memudahkan penyaringan calon mahasiswa berdasarkan jurusan.

Di sisi lain, banyak orang tua dukung kembalinya penjurusan. Mereka nilai sistem ini lebih terstruktur dan memudahkan anak fokus. “Dulu waktu ada jurusan jelas, anak saya lebih gampang menentukan pilihan kuliah,” ujar seorang orang tua di Jakarta.

Pakar pendidikan Dr. Ahmad Baedowi ingatkan bahwa sistem apapun harus utamakan kebutuhan siswa. “Jangan sampai kebijakan berubah hanya karena pertimbangan administratif semata,” tegasnya. Ia sarankan pemerintah lakukan uji coba terbatas dulu sebelum terapkan kebijakan nasional.

DPR minta pemerintah pertimbangkan masukan dari guru dan akademisi. Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian tekankan pentingnya kajian komprehensif. “Jangan sampai nanti malah membingungkan sekolah dan siswa,” ujarnya.

Kementerian Pendidikan janji libatkan semua pemangku kepentingan dalam proses kajian. Mereka akan adakan serangkaian diskusi dengan guru, kepala sekolah, dan praktisi pendidikan. Hasilnya akan jadi bahan pertimbangan Presiden sebelum ambil keputusan.

Beberapa sekolah sudah siapkan skenario untuk kedua kemungkinan. “Kami siap jalankan apapun kebijakan akhirnya, yang penting tidak mengganggu proses belajar,” kata seorang kepala SMA di Bandung.

Masyarakat harap pemerintah cepat ambil keputusan. Ketidakpastian ini buat banyak sekolah kesulitan menyusun rencana pembelajaran untuk tahun ajaran baru. “Mohon cepat diputuskan agar kami bisa siapkan segala sesuatunya,” pinta seorang guru dari Surabaya.

Kajian ulang penjurusan ini jadi ujian bagi konsistensi kebijakan pendidikan. Pemerintah harus buktikan bisa ambil keputusan yang benar-benar untungkan siswa. Hasil akhirnya akan tentukan arah pendidikan menengah Indonesia ke depan.

Proses ini juga uji komitmen pemerintah pada Kurikulum Merdeka. Banyak yang pertanyakan apakah perubahan kebijakan berarti ada masalah dengan kurikulum baru tersebut. Pemerintah harus beri penjelasan yang jelas ke publik.

Dunia pendidikan kini tunggu hasil kaji dari pemerintah. Apapun keputusannya nanti, yang terpenting adalah tidak buat gaduh dan tetap fokus pada kualitas pembelajaran. Siswa lah yang harus jadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pendidikan.