Narasi Persidangan Akhir Kasus Dugaan Makar Yoon Suk Yeol: Antara Dukungan Massa dan Jeratan Hukum

Semarang (usmnews) – Dikutip dari detik.com, Dunia politik Korea Selatan kembali berada di titik nadir ketegangan saat mantan Presiden Yoon Suk Yeol menghadiri agenda persidangan terakhirnya di Pengadilan Distrik Pusat Seoul.

Kasus yang menyeret namanya bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan dakwaan yang sangat serius dalam tatanan kenegaraan: dugaan makar atau upaya pemberontakan terhadap konstitusi. Kehadiran Yoon di pengadilan kali ini menandai babak krusial dari drama politik yang bermula sejak deklarasi darurat militer yang mengejutkan dunia pada akhir tahun 2024.

Suasana di Luar Pengadilan: Gemuruh Dukungan yang Tak Surut

Sejak pagi buta, suasana di sekitar kompleks Pengadilan Distrik Pusat Seoul sudah dipadati oleh kerumunan orang. Namun, berbeda dengan gelombang protes besar yang menuntut pelengserannya beberapa waktu lalu, kali ini barisan pendukung setia Yoon Suk Yeol yang mendominasi pemandangan.

Dengan membawa berbagai atribut mulai dari bendera nasional Korea Selatan (Taegeukgi), poster-poster berisi pesan dukungan, hingga pengeras suara, para pendukung ini memberikan sambutan hangat bagi mantan pemimpin mereka.

Bagi para pendukungnya, Yoon dipandang sebagai sosok yang berusaha menyelamatkan negara dari kebuntuan politik, meski cara yang ditempuhnya dianggap inkonstitusional oleh banyak pihak. Yel-yel dukungan menggema saat iring-iringan kendaraan yang membawa Yoon memasuki area pengadilan. Kehadiran massa ini menunjukkan betapa terbelahnya opini publik di Korea Selatan pasca-krisis darurat militer tersebut.

Penampilan Yoon: Tenang di Tengah Badai Hukum

Saat turun dari kendaraannya, Yoon Suk Yeol tampil dengan setelan jas gelap yang formal, mencerminkan keseriusan situasi yang tengah dihadapinya. Meskipun statusnya telah berubah dari pemegang kekuasaan tertinggi menjadi terdakwa di kursi pesakitan, Yoon tetap menunjukkan sikap yang tenang.

Sebelum melangkah masuk ke dalam ruang sidang, ia sempat berhenti sejenak untuk membungkuk dan memberikan salam kepada para pendukungnya, sebuah gestur yang disambut dengan sorakan histeris dari kerumunan.

Namun, di balik ketenangan tersebut, Yoon menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Jaksa penuntut telah menyusun argumen kuat mengenai bagaimana tindakan Yoon saat mendeklarasikan darurat militer pada Desember 2024 merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang secara langsung mengancam sistem demokrasi negara.

Inti Persoalan: Tragedi Darurat Militer

Kasus makar ini berakar pada peristiwa dramatis ketika Yoon, dalam pidato televisi yang mendadak, mengumumkan status darurat militer dengan alasan untuk membersihkan elemen-elemen “anti-negara” dan melumpuhkan kekuatan oposisi di parlemen.

Langkah ini segera memicu kekacauan; tentara sempat memasuki gedung Majelis Nasional, namun upaya tersebut digagalkan oleh para anggota parlemen yang dengan berani menerobos masuk untuk melakukan pemungutan suara guna membatalkan dekrit tersebut.

Dalam sistem hukum Korea Selatan, upaya untuk menggulingkan atau mengganggu tatanan konstitusional melalui kekerasan atau paksaan dikategorikan sebagai makar. Persidangan terakhir ini menjadi panggung bagi tim pembela Yoon untuk memberikan argumen penutup, sementara jaksa penuntut tetap pada pendiriannya bahwa tindakan Yoon adalah serangan langsung terhadap kedaulatan rakyat.

Ujian Bagi Demokrasi Korea Selatan

Persidangan Yoon Suk Yeol bukan sekadar tentang nasib satu individu, melainkan ujian besar bagi ketangguhan institusi hukum dan demokrasi di Korea Selatan.

Sejarah negara ini memang mencatat beberapa mantan presiden yang berakhir di penjara karena kasus korupsi, namun dakwaan makar membawa tingkat gravitasi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun, termasuk presiden sekalipun, yang berada di atas hukum jika mereka mencoba merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Kini, setelah seluruh rangkaian persidangan selesai dan argumen terakhir telah disampaikan, mata dunia tertuju pada majelis hakim. Putusan yang akan dijatuhkan mendatang tidak hanya akan menentukan masa depan pribadi Yoon Suk Yeol, tetapi juga akan menjadi preseden hukum yang sangat penting bagi generasi pemimpin Korea Selatan di masa depan.

Di tengah penantian tersebut, publik Korea Selatan tetap terjaga, menyaksikan bagaimana sejarah bangsanya ditulis ulang di ruang-ruang pengadilan.