Menteri Israel Ancam Gulingkan Netanyahu Jika Hamas Tak Dibubarkan

Tel aviv (usmtv) – Keputusan Pemerintah Israel meratifikasi kesepakatan gencatan senjata dengan kelompok Hamas pada Jumat (10/10) waktu setempat, yang membuka jalan bagi penghentian pertempuran berdarah di Jalur Gaza, ternyata memicu gejolak politik serius di dalam negeri Israel. Ratifikasi yang diberikan dalam rapat kabinet Israel pada pagi hari itu, sekitar 24 jam setelah para mediator mengumumkan tercapainya kesepakatan antara Tel Aviv dan Hamas, disambut dengan penolakan keras dari faksi sayap kanan, yang berujung pada ancaman penggulingan pemerintahan.

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, yang dikenal dengan sikap garis kerasnya, berada di garis depan penentangan ini. Ben Gvir secara eksplisit mengancam akan menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu jika kelompok Hamas tidak dibubarkan secara total. Ancaman ini dilontarkan menjelang dan selama berlangsungnya rapat-rapat penting kabinet yang membahas persetujuan gencatan senjata dan pembebasan sandera.

Dalam pernyataan yang dirilis kepada media, seperti dilaporkan oleh Reuters pada Jumat (10/10/2025), Ben Gvir memperingatkan bahwa partainya, Jewish Power, akan mengambil langkah untuk membubarkan koalisi pemerintahan Netanyahu. Syaratnya sangat jelas dan mutlak: “Jika pemerintahan Hamas tidak dibubarkan, atau jika mereka hanya mengatakan bahwa mereka telah dibubarkan, padahal kenyataannya mereka masih ada dengan kedok yang berbeda — Jewish Power akan membubarkan pemerintahan tersebut,” tegas Ben Gvir. Posisi ini menunjukkan penolakan ideologis mendalam terhadap kesepakatan yang dianggap memberikan “kemenangan” atau legitimasi kepada Hamas.

Detail Kesepakatan dan Implementasi

Kesepakatan gencatan senjata ini adalah tahap pertama dari rencana perdamaian yang lebih luas, dimediasi oleh Amerika Serikat (AS) dan ditandatangani oleh Israel serta Hamas. Rencana ini, yang dicetuskan oleh Presiden AS Donald Trump, mencakup beberapa poin krusial. Salah satu poin utamanya adalah pembebasan sandera Israel—baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal—yang masih ditahan di Jalur Gaza. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan sejumlah tahanan Palestina yang mendekam di penjara-penjara Israel. Selain itu, kesepakatan ini juga mengisyaratkan dimulainya penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

Pemerintah Israel telah menetapkan garis waktu implementasi yang ketat. Menurut juru bicara pemerintah, gencatan senjata akan mulai berlaku dalam waktu 24 jam setelah rapat pemerintah digelar. Setelah periode 24 jam ini, proses pelepasan sandera yang ditahan oleh Hamas akan segera dilakukan dalam waktu 72 jam ke depan.

Pengesahan kerangka kerja ini secara resmi diumumkan oleh PM Netanyahu sendiri melalui akun media sosial X (sebelumnya Twitter). Dalam pernyataannya, Netanyahu mengatakan, “Pemerintah baru saja menyetujui kerangka kerja untuk pembebasan semua sandera — baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal.”

Ancaman Ben Gvir menyoroti keretakan signifikan di dalam koalisi Israel, di mana faksi garis keras memandang penghentian perang tanpa penghancuran total Hamas sebagai bentuk penyerahan diri dan pengkhianatan terhadap tujuan awal operasi militer. Mereka bersikeras bahwa mempertahankan koalisi dengan Netanyahu bergantung pada komitmen penuh untuk memusnahkan ancaman Hamas, bukan hanya menyetujui gencatan senjata sementara yang mereka takuti akan memperkuat posisi kelompok tersebut.

Ancaman mundurnya Itamar Ben-Gvir dari kabinet Israel jika gencatan senjata tercapai dapat Anda saksikan pada tautan Retak! Ben-Gvir Ancam Netanyahu, Mundur dari Kabinet Israel Jika Capai Gencatan Senjata Gaza, karena video ini secara langsung membahas ketegangan dan ancaman mundurnya Ben-Gvir terkait kesepakatan gencatan senjata.