Mensesneg Temui Mahasiswa Demonstran Indonesia Gelap di Patung Kuda

Jakarta, (usmnews) – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menemui ratusan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan demonstrasi “Indonesia Gelap” di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025) sore. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mendampingi Prasetyo naik ke atas mobil pengeras suara untuk merespons tuntutan para mahasiswa.

Prasetyo secara langsung menanggapi berbagai tuntutan, terutama di bidang pendidikan. Menggunakan pengeras suara, ia menyatakan dukungan terhadap keinginan mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

“Saudara-saudara menghendaki pendidikan yang layak dan terjangkau, itu yang sedang kami perjuangkan,” tegasnya. Selain menyampaikan tanggapan, Prasetyo juga mengapresiasi semangat mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi mereka. Ia menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Apa yang saudara-saudara perjuangkan adalah bagian dari yang selama ini kami upayakan,” ujarnya. Sebagai bentuk komitmen, Prasetyo menandatangani poin-poin tuntutan mahasiswa dan meminta perwakilan demonstran untuk berdiskusi lebih lanjut.

Sembilan Tuntutan Mahasiswa Aksi demonstrasi “Indonesia Gelap” yang berlangsung sejak Senin (17/2/2025) oleh ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Mereka menyampaikan sembilan tuntutan yang mencakup berbagai aspek kebijakan nasional. Berikut tuntutan mereka:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja APBN dan APBD.

2. Transparansi dalam status pembangunan dan penggunaan pajak rakyat.

3. Evaluasi besar-besaran program makan bergizi gratis.

4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap bermasalah.

5. Tolak dwifungsi TNI dalam pemerintahan sipil.

6. Sahkan Undang-Undang perampasan aset untuk mencegah korupsi.

7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.

8. Tolak impunitas pelanggaran HAM berat dan tuntaskan kasus yang belum terselesaikan.

9. Tolak campur tangan Presiden Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Demonstrasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan pemerintah. Dengan adanya dialog antara mahasiswa dan pemerintah, diharapkan tuntutan ini mendapatkan perhatian dan solusi nyata.