Mahasiswa Tuntut Pendidikan Gratis, Pemerintah Jamin Beasiswa

Jakarta (usmnews) – Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi bertema “Indonesia Gelap” di depan Patung Kuda, Jakarta, pada Senin (17/2/2025) sore. Mereka berasal dari BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan mengadakan aksi serupa di beberapa daerah, seperti Bandung. Mereka menuntut perubahan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan dan anggaran. Dalam aksi ini, mahasiswa menyuarakan 13 tuntutan terkait kebijakan yang mereka anggap tidak berpihak pada rakyat.

Mahasiswa menuntut pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis, serta menentang pemangkasan anggaran pendidikan yang menurut mereka akan menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebagai respons, pemerintah memastikan mereka tidak akan memotong dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) meskipun ada rencana efisiensi anggaran. Togar Mangihut Simatupang, Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, menyatakan bahwa dana BOPTN tetap mengikuti pagu anggaran tahun 2025 yang berjumlah Rp 6,018 triliun.

Dengan keputusan ini, mahasiswa dan perguruan tinggi negeri menerima kepastian bahwa dana operasional mereka tetap aman. Togar menjelaskan bahwa mereka akan menerapkan efisiensi anggaran pada pos-pos yang kurang relevan atau tidak produktif. Selain itu, mahasiswa menuntut agar program beasiswa tetap berjalan tanpa perubahan. Pemerintah memastikan anggaran untuk program beasiswa seperti KIP-K, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), dan Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) tetap utuh.

Dengan pernyataan ini, mahasiswa berharap pemerintah terus memprioritaskan sektor pendidikan tanpa mengorbankan kualitas layanan. Mereka juga berharap efisiensi anggaran tidak merugikan sektor pendidikan yang sudah terbebani biaya. Pemerintah menegaskan bahwa beasiswa dan layanan pendidikan tetap menjadi prioritas utama.

Mahasiswa mengajak masyarakat untuk mengawasi kebijakan pemerintah, khususnya terkait anggaran pendidikan. Mereka berharap dukungan agar pendidikan tetap menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran negara. Aksi ini menjadi momentum untuk memperjuangkan hak mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa beban biaya. Mereka mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan agar anggaran dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.