Luhut Bantah Jadi Pemilik PT Toba Pulp Lestari

Jakarta, (USMNEWS),- Dikutip dari CNN Indonesia,Luhut Bantah Keterlibatan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL)Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi, secara tegas membantah tuduhan yang kerap mengaitkannya sebagai pemilik atau pihak yang terafiliasi dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Perusahaan tersebut dituding sebagai salah satu biang keladi banjir besar di Pulau Sumatra.”Informasi tersebut adalah tidak benar. Pak Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apa pun—baik secara langsung maupun tidak langsung—dengan Toba Pulp Lestari,” kata Jodi Mahardi dalam keterangan resminya pada Kamis (4/12).

Jodi menekankan bahwa setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan Luhut adalah informasi yang keliru dan tidak berdasar. Ia menambahkan, Luhut konsisten mematuhi ketentuan perundang-undangan mengenai transparansi, etika pemerintahan, dan pengelolaan konflik kepentingan, serta mendorong publik untuk merujuk pada sumber yang kredibel.Permintaan Penutupan dan Bantahan TPLIsu ini menguat setelah Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, pada Senin (24/11) merekomendasikan pemerintah pusat untuk menutup operasional TPL.

Rekomendasi ini menyusul konflik agraria yang berkepanjangan antara TPL dengan masyarakat adat di Kabupaten Simalungun. Bobby menilai penutupan penting karena operasional TPL mencakup 12 kabupaten di Sumatra Utara.Di sisi lain, TPL membantah keras tuduhan yang menyebut operasional mereka sebagai penyebab bencana ekologi dan banjir dahsyat di Sumatra.

“Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi,” kata Sekretaris Perusahaan TPL, Anwar Lawden. Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan Hutan Tanaman Industri (HTI) telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS), serta operasional pemanenan dan penanaman kembali dilakukan sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan pemerintah.Meskipun demikian, TPL menyatakan siap membuka ruang dialog konstruktif untuk menjamin keberlanjutan yang adil dan bertanggung jawab.