Nasional
Langkah Strategis Indonesia Menuju Kemandirian Industri Semikonduktor dan Manufaktur

Semarang (usmnews) – Dikutip dari detik.com Pada hari Minggu, 11 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang bersifat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini menjadi momentum penting karena membahas arah kebijakan strategis nasional, khususnya ambisi besar Presiden agar Indonesia mampu mengembangkan dan memproduksi teknologi chip semikonduktor secara mandiri.Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran menteri dan pejabat kunci dalam kabinet, yang menunjukkan betapa krusialnya agenda yang dibahas. Berdasarkan informasi dari Sekretariat Kabinet, pejabat yang hadir antara lain Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang juga menjabat Kepala Badan Industri Mineral Brian Yuliarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Selain itu, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Rosan Roeslani selaku Menteri Investasi dan Hilirisasi serta CEO Danantara Indonesia. Empat Fokus Utama Pembahasan, dalam diskusi intensif tersebut, terdapat empat poin strategis yang menjadi sorotan utama Presiden Prabowo: Revitalisasi Industri Tekstil: Presiden menekankan urgensi penguatan sektor tekstil dan garmen. Fokus utamanya adalah memperbaiki dan merevitalisasi rantai pasok (supply chain) agar industri ini kembali kompetitif dan berdaya saing kuat. Investasi Teknologi Semikonduktor: Poin ini menjadi sorotan utama, di mana pemerintah berencana memperkuat sektor otomotif dan elektronik melalui penguasaan teknologi chip.

Tujuannya adalah membangun ekosistem industri chip masa depan di dalam negeri yang dapat menyuplai kebutuhan industri digital, elektronik, dan otomotif nasional. Proyek Hilirisasi Baru: Pemerintah membahas perkembangan rencana groundbreaking untuk enam titik proyek hilirisasi baru. Proyek yang bernilai investasi sebesar US$ 6 miliar ini dijadwalkan akan dimulai pada awal Februari 2026. Peresmian Infrastruktur Energi: Persiapan peresmian proyek infrastruktur energi terintegrasi, Pertamina RDMP Balikpapan, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Senin, 12 Januari 2026. Urgensi Semikonduktor dan Pelajaran dari Pandemi, Dorongan untuk memandirikan industri semikonduktor bukan tanpa alasan. Komponen ini telah menjadi “otak” bagi kendaraan modern yang kini dilengkapi fitur canggih. Ketergantungan dunia pada chip terlihat jelas saat pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020-2021.
Kala itu, rantai pasok global terputus, menyebabkan krisis produksi mobil dan motor di seluruh dunia. Indonesia, yang tidak memiliki fasilitas produksi sendiri, sangat rentan terhadap gangguan pasokan semacam ini. Sejarah dan Transformasi Industri ChipMenarik untuk dicatat bahwa Indonesia sebenarnya memiliki jejak sejarah dalam industri ini. Pada tahun 1973, Indonesia pernah menjadi tuan rumah bagi pabrik semikonduktor melalui investasi perusahaan multinasional Amerika Serikat, yakni Fairchild Semiconductors dan National Semiconductors. Namun, karena berbagai faktor—terutama isu ketenagakerjaan—investor memutuskan untuk merelokasi pabrik mereka ke Malaysia pada tahun 1985.Keputusan tersebut berdampak jangka panjang; sejak saat itu, kemampuan manufaktur Indonesia tertinggal jauh dibandingkan Malaysia, dan Indonesia berubah posisi menjadi negara pengimpor semikonduktor.

Selain itu, lanskap bisnis semikonduktor global telah berevolusi secara drastis sejak era 1980-an. Model bisnis yang dulunya terintegrasi secara vertikal atau Integrated Device Manufacturer (IDM)—di mana satu perusahaan mengerjakan segalanya dari desain hingga fabrikasi—kini telah terfragmentasi. Industri ini terpecah menjadi spesialisasi seperti Fabless (hanya desain chip), Foundry (pabrikasi chip), dan OSAT (perakitan dan pengujian). Perubahan model bisnis ini sebenarnya membuka peluang ekonomi baru dengan munculnya banyak start-up di sektor ini, sebuah peluang yang kini ingin kembali ditangkap oleh pemerintah Indonesia.







