Langkah Perbaikan yang Diperlukan BUMN Karya Setelah PMN Rp19,51 Triliun

Baca juga berita yang lain : Business

Jakarta (usmnews) – Kepastian aliran Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 untuk empat BUMN Karya perlu dibarengi dengan upaya perbaikan tata kelola guna memupuk kembali kepercayaan publik terhadap perusahaan pelat merah konstruksi. Dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (10/7/2024) malam, Komisi VI DPR memberikan lampu hijau untuk PMN 2025 kepada 16 perusahaan pelat merah. Total dana yang disepakati mencapai Rp44,24 triliun, dengan Rp19,51 triliun di antaranya akan dialokasikan kepada empat BUMN Karya. Mereka adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

Hutama Karya merupakan penerima PMN terbesar pada 2025, yakni Rp13,86 triliun, yang akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Fase 2 dan 3. Adhi Karya memperoleh PMN sebesar Rp2,09 triliun untuk menyelesaikan proyek Tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja. Sementara itu, WIKA mendapatkan Rp2 triliun guna memperbaiki struktur permodalan, dan PTPP memperoleh Rp1,56 triliun untuk menyelesaikan proyek Tol Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Grand Rebana, Subang.

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), menyatakan bahwa sudah sepatutnya BUMN Karya mendapatkan PMN untuk kebutuhan modal kerja terkait pembangunan infrastruktur. “Semisal Hutama Karya yang mendapatkan PMN terbesar, itu berkaitan dengan penugasan pembangunan Jalan Tol Sumatra. Tanpa PMN, tidak mungkin Hutama Karya mampu melaksanakan tugas tersebut,” ujarnya kepada Bisnis pada Kamis (11/7/2024).

Toto menilai ada beberapa hal yang perlu dilakukan BUMN Karya. Menurutnya, berdasarkan kontrak PMN versi terbaru, perusahaan pelat merah penerima injeksi modal harus menyampaikan proposal bisnis secara lebih terstruktur. Hal ini mencakup aspek pengawasan yang lebih ketat dan penalti bagi manajemen BUMN yang tidak mampu mencapai target PMN. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola perusahaan perlu menjadi perhatian utama dari BUMN Karya ke depan. “Aspek good corporate governance terkait transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas untuk diperbaiki. Jadi, sebaiknya penegakan hukum perlu ditingkatkan, sekaligus membangun budaya korporasi yang lebih kompetitif,” pungkasnya.

Toto juga menyatakan bahwa BUMN Karya harus membuktikan kinerjanya secara baik dalam mengeksekusi penugasan sesuai dengan alasan PMN dikucurkan. Hal ini perlu dilakukan agar kepercayaan publik dapat kembali bertumbuh. “Momentum ini harus ditunjukkan BUMN Karya untuk memperbaiki reputasi mereka yang tercoreng oleh aksi fraud ataupun korupsi dari manajemennya,” kata Toto.

Sementara itu, Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, menyatakan bahwa BUMN Karya juga harus memperbaiki kinerja fundamental keuangan. Menurutnya, pengelolaan risiko perlu ditingkatkan agar keuangan perusahaan tetap sehat di tengah penugasan pemerintah. Dia menambahkan bahwa pemerintah, selaku pemegang saham, juga memiliki peran penting untuk mengaudit pengelolaan perusahaan di BUMN penerima suntikan modal negara. Dengan demikian, penggunaan PMN diharapkan dapat berjalan optimal.

Update terus berita terkini! Kunjungi halaman usmtv.id
Artikel mengenai Langkah Perbaikan yang Diperlukan BUMN Karya Setelah PMN Rp19,51 Triliun dapat Anda temukan pada Business dan di tulis oleh Citra