Langkah Besar Transformasi Konstruksi: Rencana Merger BUMN Karya pada Semester Kedua 2026

Semarang (usmnews) – Dikutip dari detik.com, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah mempersiapkan langkah strategis besar untuk menata ulang sektor konstruksi nasional. Kabar terbaru menyebutkan bahwa proses penggabungan atau merger perusahaan-perusahaan pelat merah di sektor infrastruktur, yang dikenal sebagai BUMN Karya, ditargetkan akan terealisasi pada semester kedua tahun ini.

Penegasan dari Pihak Danantara

Rencana ini disampaikan langsung oleh Dony Oskaria, yang menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN. Dalam pernyataannya di Kompleks DPR RI pada Rabu, 4 Februari 2026, Dony mengonfirmasi bahwa jadwal pelaksanaan konsolidasi bisnis ini kemungkinan besar akan jatuh di paruh kedua tahun 2026.

Langkah merger ini bukanlah keputusan instan, melainkan bagian dari desain besar pemerintah untuk menciptakan perusahaan konstruksi yang lebih sehat, efisien, dan memiliki daya saing kuat di kancah internasional. Fokus utama Danantara saat ini adalah memastikan bahwa setiap perusahaan yang akan digabungkan telah melalui proses pembersihan internal yang tuntas.

Tahapan Penyehatan Sebelum Konsolidasi

Dony Oskaria menjelaskan bahwa sebelum bendera merger dikibarkan, Danantara telah melaksanakan serangkaian prosedur “penyehatan” terhadap kondisi internal BUMN Karya. Tahapan-tahapan tersebut meliputi:

1. Pembersihan Laporan Keuangan: Pemerintah melakukan proses impairment atau penurunan nilai aset untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi riil perusahaan. Hal ini penting agar tidak ada “beban tersembunyi” saat proses penggabungan dilakukan.
2. Restrukturisasi Bisnis dan Utang: Langkah krusial lainnya adalah merapikan tata kelola bisnis dan menurunkan beban utang yang selama ini menghimpit kinerja keuangan beberapa BUMN konstruksi. Pengurangan rasio utang menjadi prioritas agar entitas baru hasil merger nantinya memiliki struktur permodalan yang jauh lebih kuat.
3. Fase Konsolidasi Bisnis: Setelah semua aspek finansial dan operasional dirapikan, barulah perusahaan masuk ke fase akhir, yakni integrasi bisnis melalui skema merger.

Daftar Perusahaan yang Masuk Radar Merger

Setidaknya ada tujuh perusahaan konstruksi besar milik negara yang masuk dalam rencana besar konsolidasi ini. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah:

• PT Hutama Karya (Persero)
• PT Waskita Karya (Persero) Tbk
• PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
• PT Adhi Karya (Persero) Tbk
• PT PP (Persero) Tbk
• PT Brantas Abipraya (Persero)
• PT Nindya Karya (Persero)

Skala Prioritas dan Strategi Carry Over

Meski ada tujuh nama besar, pelaksanaan merger tidak dilakukan secara serentak tanpa pertimbangan matang. Dony menegaskan bahwa pemerintah memberikan prioritas pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tantangan kinerja keuangan yang cukup berat. Hal ini dilakukan agar penanganan krisis finansial pada perusahaan tersebut bisa segera teratasi melalui kekuatan entitas yang baru.

Menariknya, untuk perusahaan dengan kinerja keuangan yang relatif stabil dan sehat, seperti PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya, proses penggabungannya tidak dipaksakan untuk selesai terburu-buru. Ada skenario di mana integrasi kedua perusahaan ini mungkin akan dibawa atau carry over ke tahun depan jika proses administrasi dan integrasi operasional memerlukan waktu lebih lama.

Harapan bagi Industri Konstruksi Nasional

Melalui merger ini, pemerintah berharap dapat mengakhiri fenomena “perang harga” atau persaingan yang tidak sehat antar sesama BUMN Karya dalam memperebutkan proyek-proyek infrastruktur. Dengan jumlah entitas yang lebih sedikit namun lebih besar, BUMN konstruksi diharapkan bisa lebih fokus pada spesialisasi masing-masing dan memiliki kapasitas finansial yang mumpuni untuk mengerjakan proyek-proyek strategis nasional maupun merambah pasar luar negeri secara lebih masif.

Transformasi ini menjadi ujian penting bagi Danantara dalam mengelola aset negara, guna memastikan bahwa investasi publik di sektor infrastruktur memberikan nilai tambah yang optimal bagi perekonomian nasional di masa depan.