Krisis Kemanusiaan di Ruang Kelas: Refleksi atas Runtuhnya Etika dan Nalar Pendidikan

Semarang (usmnews) – Dikutip dari Kompas.com Peristiwa kelam yang terjadi di sebuah SMK Kecamatan Berbak, Tanjung Jabung Timur, Jambi pada pertengahan Januari 2026, telah menghentak kesadaran publik. Melalui video yang tersebar luas, masyarakat menyaksikan sebuah pemandangan yang ironis: institusi sekolah yang seharusnya menjadi tempat persemaian karakter dan akal budi, justru berubah menjadi lokasi pengeroyokan massal. Seorang guru yang tengah menjalankan tugas profesinya harus menghadapi serangan fisik dari murid-muridnya sendiri. Insiden ini bukan sekadar berita kriminal biasa, melainkan sebuah sinyal bahaya mengenai rapuhnya fondasi pendidikan kita saat ini.

Akar masalah dari konflik ini dikabarkan bermula dari ketersinggungan. Ucapan sang guru yang melontarkan label “miskin” kepada siswanya memicu reaksi emosional yang hebat. Dalam hitungan detik, adu mulut verbal bertransformasi menjadi kekerasan fisik kolektif. Namun, jika kita melihat lebih dalam, peristiwa ini adalah manifestasi dari kegagalan komunikasi, hilangnya wibawa otoritas, serta ketidakmampuan sistem pendidikan dalam memediasi konflik secara bermartabat.

Kekerasan Simbolik dan Luka Identitas

Secara sosiologis, apa yang dilakukan sang guru dapat dikategorikan sebagai “kekerasan simbolik”. Labeling atau penyematan kata-kata yang merendahkan latar belakang sosial-ekonomi siswa adalah bentuk serangan terhadap harga diri. Bagi banyak siswa, terutama di jenjang SMK yang sering kali berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, orang tua dan martabat keluarga adalah identitas yang sangat dijaga. Ketika seorang guru—yang memegang otoritas simbolik besar di kelas—merendahkan identitas tersebut, maka luka psikologis yang ditimbulkan bisa sangat mendalam.

Guru bukanlah sekadar pengajar materi akademis; mereka adalah pemegang kendali suasana psikis di ruang kelas. Setiap kata yang diucapkan guru memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan ucapan sesama murid. Oleh karena itu, pelanggaran etika komunikasi oleh seorang pendidik dapat dianggap sebagai pemicu runtuhnya rasa hormat siswa terhadap otoritas tersebut.

Bahaya Main Hakim Sendiri di Lingkungan Pendidikan

Meskipun ucapan guru tersebut salah secara etika, artikel ini menekankan satu garis merah yang tegas: kekerasan fisik tidak pernah bisa dibenarkan sebagai jawaban atas kekerasan verbal. Pengeroyokan adalah tindakan kriminal yang melanggar hukum negara sekaligus mengkhianati nilai-nilai pendidikan. Jika sekolah menoleransi tindakan anarkis dengan dalih “emosi sesaat”, maka otoritas pendidikan akan runtuh sepenuhnya.

Dampaknya sangat mengerikan bagi masa depan bangsa. Kita terancam melahirkan generasi yang tidak memiliki kemampuan berargumen secara logis, melainkan generasi yang lebih memilih menyelesaikan perselisihan dengan otot. Dalam perspektif negara hukum, setiap tindakan kekerasan harus diproses secara adil agar hukum tetap memiliki wibawa di mata generasi muda.

Perlunya Reformasi Manajemen Konflik di Sekolah

Kasus ini juga menelanjangi ketiadaan sistem mitigasi konflik yang efektif di sekolah. Mengapa kemarahan siswa harus berakhir dengan pemukulan? Di mana peran guru bimbingan konseling, mediasi teman sebaya, atau ruang dialog yang aman? Selama ini, banyak sekolah masih menerapkan paradigma lama di mana guru diposisikan selalu benar dan murid wajib patuh tanpa syarat. Ketika murid merasa diperlakukan secara tidak adil, mereka tidak memiliki saluran untuk menyampaikan keluhannya secara formal, sehingga rasa frustrasi tersebut meledak menjadi tindakan destruktif.

Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata dari pemerintah dan instansi pendidikan. Guru perlu dibekali tidak hanya dengan kompetensi pedagogik, tetapi juga keterampilan manajemen konflik dan empati sosial. Di sisi lain, siswa harus diajarkan bahwa kebenaran dan keadilan diperjuangkan melalui jalur yang beradab, bukan melalui intimidasi massal.

Pendidikan pada hakikatnya adalah proses memanusiakan manusia. Ketika guru dan murid saling menyerang, baik secara kata-kata maupun fisik, maka esensi dari pendidikan itu sendiri telah hilang. Tragedi di Jambi ini harus menjadi titik balik bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menata ulang interaksi sosial di sekolah, demi memastikan bahwa sekolah tetap menjadi benteng peradaban, bukan arena kekerasan.