Komitmen Tanpa Batas: Prabowo Pimpin Rapat Satgas Hutan dari London

Semarang (usmnews) – Dikutip dari sindonews.com Di tengah agenda diplomasi internasional yang padat di London, Inggris, Presiden Prabowo Subianto tetap menempatkan isu penyelamatan aset negara sebagai prioritas utama yang tak bisa ditunda. Pada hari Senin, 19 Januari 2026 waktu setempat, Presiden menggelar rapat terbatas (Ratas) melalui sambungan konferensi video guna mengevaluasi kinerja dan perkembangan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Langkah ini menegaskan bahwa jarak geografis tidak menyurutkan pengawasan Kepala Negara terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Rapat yang berlangsung intensif selama kurang lebih dua jam ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menertibkan tata kelola kehutanan Indonesia.

Sinergi Lintas Benua: Komposisi Kehadiran Pejabat. Rapat terbatas ini melibatkan koordinasi tingkat tinggi antara pejabat yang mendampingi Presiden di Inggris dan jajaran menteri yang berada di Jakarta. Delegasi di London: Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Kehadiran Menteri Kehutanan secara langsung di sisi Presiden menandakan betapa krusialnya topik ini dibahas. Jajaran di Jakarta: Melalui layar virtual, hadir tokoh-tokoh kunci penegakan hukum dan administrasi, antara lain Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Komposisi ini menunjukkan pendekatan multidisiplin dalam penyelesaian masalah hutan, melibatkan aspek hukum, pertahanan, hingga audit keuangan. Rekam Jejak dan Ketegasan Satgas PKH. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, melalui keterangan resminya menjelaskan bahwa fokus utama rapat adalah membedah progres Satgas PKH. Satgas ini memiliki nilai historis penting karena dibentuk hanya dua bulan pasca-pelantikan Prabowo, tepatnya pada Januari 2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 5/2025. Hal ini mencerminkan bahwa reformasi sektor kehutanan adalah salah satu janji awal pemerintahan yang terus dikawal. Kinerja Satgas PKH sendiri telah menunjukkan hasil yang impresif. Pada laporan akhir Desember 2025, Satgas ini berhasil mengamankan dan menyetorkan uang senilai triliunan rupiah ke kas negara dari hasil penertiban kawasan hutan yang bermasalah.Dalam arahannya, Presiden Prabowo kembali menekankan sikap tanpa kompromi. Beliau menginstruksikan agar Satgas PKH tidak ragu menindak tegas pihak manapun—tanpa memandang latar belakang—yang terbukti melanggar hukum dan merugikan negara.

Penyelamatan kekayaan negara menjadi mandat mutlak yang harus dijalankan. Misi Ganda: Diplomasi dan Penegakan Hukum. Pertemuan virtual ini dilakukan di sela-sela lawatan strategis Presiden ke Inggris. Kunjungan kerja ke London tersebut membawa misi memperkuat kerja sama bilateral di sektor ekonomi dan maritim, serta menegaskan posisi Indonesia dalam diplomasi aktif global. Dengan membagi fokus antara diplomasi internasional di London dan penertiban hukum di Jakarta, Presiden Prabowo menunjukkan gaya kepemimpinan yang hands-on dan responsif terhadap dinamika pemerintahan, baik di dalam maupun luar negeri.