Komitmen Berkelanjutan: Andre Rosiade dan Menteri PU Pastikan Proyek Jalan Sitangkai-Batusangkar Terus Berjalan

Semarang (usmnews) – dikutip dari Detik.com Kabar gembira bagi masyarakat Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tanah Datar. Proyek pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Payakumbuh hingga Batusangkar dipastikan terus berlanjut ke tahap berikutnya. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, saat melakukan kunjungan kerja mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, di kawasan Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada Rabu, 28 Januari 2026.

​Kunjungan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan peninjauan langsung atas selesainya pembangunan tahap pertama ruas jalan Payakumbuh-Sitangkai.

Ruas jalan ini sebelumnya sempat menjadi sorotan publik karena kondisinya yang rusak parah dan viral di media sosial. Kini, dengan selesainya tahap pertama, akses vital bagi perekonomian warga tersebut telah jauh lebih baik. Dalam kesempatan itu, Andre Rosiade menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan berhenti di sini. Menteri PU telah memberikan “lampu hijau” untuk melanjutkan pembangunan ke tahap kedua, yaitu ruas Sitangkai-Batusangkar sepanjang kurang lebih 25 kilometer, yang direncanakan akan dimulai pada pertengahan tahun 2026.

​Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam diskusinya dengan para kepala daerah yang hadir—termasuk Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Bupati Lima Puluh Kota Safni, dan Bupati Tanah Datar Eka Putra—menekankan satu syarat mutlak: ketersediaan lahan. Pemerintah pusat melalui Kementerian PU siap menggelontorkan anggaran untuk konstruksi, namun pemerintah daerah harus memastikan lahan dalam kondisi clean and clear. Dody mengingatkan bahwa hambatan utama proyek strategis nasional seringkali bukan pada pendanaan, melainkan sengketa lahan yang berlarut-larut. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam menyelesaikan pembebasan lahan menjadi kunci agar proyek ini tidak mangkrak.

​Proyek jalan ini sendiri dibangun dengan spesifikasi tinggi menggunakan konstruksi beton (rigid pavement). Pilihan ini diambil bukan tanpa alasan. Kawasan tersebut merupakan jalur padat yang sering dilalui kendaraan berat pengangkut hasil tambang galian C. Penggunaan aspal biasa dinilai tidak akan mampu menahan beban tonase yang ekstrem dan hanya akan mempercepat kerusakan jalan kembali. Dengan anggaran sekitar Rp75 miliar untuk tahap awal, pemerintah ingin memastikan infrastruktur yang dibangun memiliki durabilitas tinggi dan berumur panjang.

​Selain fokus pada konektivitas, aspek keselamatan pengguna jalan juga menjadi prioritas. Menanggapi usulan Bupati Tanah Datar, pemerintah pusat menyetujui rencana pembangunan jalur penyelamat untuk mengantisipasi risiko kecelakaan akibat rem blong, yang kerap terjadi di jalur-jalur rawan Sumatera Barat. Andre Rosiade bahkan siap menjembatani komunikasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) karena sebagian lahan yang dibutuhkan untuk fasilitas keselamatan tersebut berada di area milik perusahaan pelat merah itu. Upaya koordinasi lintas sektor ini menunjukkan keseriusan semua pihak untuk tidak hanya membangun jalan, tetapi juga menciptakan ekosistem transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat Luhak Nan Tuo.