Ketua Demokrat SBY: TNI Aktif Wajib Mundur dari Politik

Jakarta (usmnews) – Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, menegaskan bahwa prajurit TNI harus pensiun jika ingin berpolitik. Menurutnya, prajurit TNI yang ingin terjun ke pemerintahan atau politik wajib mundur dari dunia militer.

Ketua Demokrat SBY menyampaikan hal itu saat mengarahkan 38 Ketua DPD Partai di kediamannya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2/2025). Ia memulai dengan menceritakan pengalamannya di luar pemerintahan pada tahun 2001.

SBY menceritakan pengalamannya saat berada di luar pemerintahan pada pertengahan 2001. Ia menerima dengan ikhlas keputusan Presiden Gus Dur yang membebaskannya dari jabatan Menko Polsoskam, yang kemudian menjadi Menko Polkam. Ia meyakini bahwa keputusan itu dia ambil dengan pertimbangan yang baik.

SBY menuturkan bahwa sejak saat itu, ia mulai menggagas pendirian Partai Demokrat karena meyakini bahwa partai politik adalah sarana perjuangan dalam demokrasi.

Ia menceritakan pertemuannya dengan almarhum Ventje Rumangkang, yang mengusulkan, “Bapak, mengapa kita tidak mendirikan partai politik? Karena kemarin Pak SBY kalah dalam pemilihan wapres yang dipilih MPR RI.”

SBY mengungkapkan bahwa meskipun pernah kalah, ia menganggap kekalahan itu indah jika kita terima dengan ikhlas dan menjadi motivasi untuk berjuang dengan tekad yang bulat.

Beliau mengenang reformasi ABRI, di mana TNI aktif tabu berpolitik dan jenderal harus pensiun jika ingin terjun ke dunia politik.

SBY mengenang saat di militer, di mana TNI aktif mendapat larangan berpolitik. Sebagai Ketua Tim Reformasi ABRI, ia menerapkan doktrin bahwa jenderal aktif harus pensiun jika ingin berpolitik.

SBY menyinggung keputusan AHY mundur dari militer pada 2016 dan menegaskan bahwa prajurit TNI harus mundur sebelum terjun ke politik atau pemerintahan.

SBY menjelaskan bahwa AHY dan beberapa mantan perwira militer harus mundur saat beralih ke pemerintahan atau politik, sesuai gagasan yang terrumuskan sejak dulu.