Connect with us

Business

Kementrian Akui Celah di Penyaluran Pupuk Subsidi

Published

on

Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mengakui bahwa basis data penyaluran pupuk subsidi melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) masih sangat lemah. Kondisi ini membuka peluang besar terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam distribusi pupuk subsidi kepada petani yang berhak.

“Proses perencanaan dan penyusunan RDKK sampai saat ini masih bermasalah karena lemahnya basis data. Akibatnya, penyaluran pupuk sangat mungkin tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” ungkap Hendry Y. Rahman, Kapoksi Pengawasan Pupuk di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementan, menyampaikan pernyataannya dalam diskusi Evaluasi Tata Kelola Subsidi Pupuk Saat Ini yang berlangsung di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Kamis (25/9/2025).

Hendry menjelaskan bahwa kesalahan data, terutama ketidaksesuaian antara data indeks pertanaman (IP) yang tercatat dan yang sebenarnya terjadi, menghambat proses verifikasi dan validasi. Akibatnya, penyaluran pupuk berpotensi meleset dari target dan membuka celah penyalahgunaan.

“Kami di Kementerian Pertanian sadar betul, kelemahan data ini menjadi pintu masuk terbesar terjadinya penyelewengan pupuk subsidi,” tegasnya.

Sementara itu, Ombudsman RI juga menyoroti permasalahan serupa. Menurut mereka, akurasi data merupakan kunci utama agar pupuk subsidi benar-benar sampai ke tangan petani yang membutuhkan.

“Penyaluran pupuk memang membaik dari tahun ke tahun. Namun jika datanya salah, hasil akhirnya tetap tidak akan tepat sasaran,” ujar Kusharyanto, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi KU III Ombudsman RI.

Kusharyanto menegaskan bahwa pemerintah perlu segera memperbaiki dan menyesuaikan data penerima, karena kini pemerintah menyalurkan pupuk subsidi tidak hanya kepada petani, tetapi juga kepada nelayan.

“Dengan alokasi yang masih tetap 9,5 juta ton, tapi sasaran yang sudah mulai bergeser, maka pembaruan data menjadi sangat penting. Jika tidak, prinsip 7 Tepat dalam penyaluran subsidi akan kembali bermasalah,” tutupnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *