Instruksi Tegas Presiden Prabowo: Mobilisasi Alat Berat demi Percepatan Hunian Korban Bencana

Semarang (usmnews) – Dikutip dari finance.detik.com, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintahannya dalam menangani dampak bencana alam yang melanda wilayah Sumatera dengan langkah yang cepat dan taktis.

Dalam tinjauannya ke lokasi terdampak bencana, Presiden menyoroti satu hal krusial yang menjadi kebutuhan mendesak para korban, yakni ketersediaan hunian yang layak.

Menyadari bahwa para pengungsi tidak bisa terus-menerus tinggal di tenda darurat dengan fasilitas terbatas, Prabowo mengeluarkan instruksi tegas kepada jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk segera mempercepat proses pembangunan kembali rumah-rumah warga yang rusak atau hanyut tersapu banjir.

Presiden menekankan bahwa kecepatan adalah kunci dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Ia tidak ingin proses pembangunan hunian tetap maupun hunian sementara terhambat oleh kendala teknis di lapangan.

Oleh karena itu, salah satu direktif utama yang disampaikan Prabowo adalah penambahan jumlah alat berat secara masif di lokasi pembangunan.

Menurutnya, keterbatasan alat berat seringkali menjadi “bottleneck” atau sumbatan yang memperlambat proses pembersihan puing, pematangan lahan, hingga konstruksi fisik.Prabowo meminta agar ekskavator, bulldozer, truk pengangkut material, dan alat berat pendukung lainnya segera dimobilisasi dalam jumlah yang lebih besar.

Penambahan armada alat berat ini dinilai sangat vital untuk mengejar target waktu penyelesaian hunian. Tanpa dukungan peralatan yang memadai, proses penyiapan lahan yang meliputi perataan tanah dan pembersihan sisa material banjir akan memakan waktu lama, yang pada akhirnya akan memperpanjang penderitaan para pengungsi di tenda-tenda penampungan.

Lebih jauh, Presiden juga menggarisbawahi bahwa percepatan ini bukan sekadar soal fisik bangunan, melainkan soal memulihkan martabat dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Dengan kembalinya warga ke rumah yang layak, roda perekonomian di daerah terdampak diharapkan dapat segera berputar kembali.

Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta instansi terkait lainnya untuk bekerja secara sinergis, memangkas birokrasi yang berbelit, dan memastikan bahwa setiap kendala logistik, terutama kekurangan alat berat, dapat diatasi sesegera mungkin demi kesejahteraan rakyat yang menjadi korban bencana.